Pakai Air Tanah Kini Harus Izin ke Pemerintah, Ternyata Ini Tujuannya

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim memperketat Pengetatan Izin Limbah Usaha bagi industri demi menjaga kelestarian ekosistem sungai dan kesehatan masyarakat dari dampak pencemaran yang berpotensi terjadi.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dan mengevaluasi perizinan komersialisasi air bawah tanah oleh industri, menyusul kekhawatiran eksploitasi berlebihan yang mengancam lingkungan dan akses air bersih masyarakat.

BBWS Serayu-Opak gencar sosialisasikan pentingnya Perizinan Pemanfaatan SDA di Wonosobo untuk tata kelola berkelanjutan, dengan sanksi pidana tegas bagi yang melanggar.

Pemerintah resmi prioritaskan Koperasi dan UMKM kelola tambang rakyat melalui PP baru, membuka peluang besar bagi ekonomi lokal dan pemerataan kesejahteraan. Bagaimana mekanismenya?

Pemerintah ingin memastikan tambang tidak hanya dikuasai korporasi besar, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, aturan baru ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo yang ingin mengakui dan menata energi rakyat.

Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu melakukan **evaluasi Perda Bengkulu** Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Tanah. Langkah ini penting demi menjaga relevansi aturan dan menyeimbangkan pembangunan serta kepentingan masyarakat.

Anggota DPRD Sumbar sosialisasikan Perda Pengusahaan Air Tanah di Kota Solok. Aturan ini penting untuk menjaga keberlangsungan sumber daya air. Apa dampaknya bagi lingkungan?

Direktur Pelayanan Perusahaan Umum Daerah PAM Jaya Syahrul Hasan mengatakan, di Jakarta masih ada instansi dan swasta yang belum beralih dari air tanah

Wilayah yang masuk ke kategori rawan adalah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; Karanganyar, Jawa Tengah dan lainnya.

Begini cara mengajukan izin menggunakan air tanah ke pemerintah.

Selain kelompok rumah tangga kaya, pemberlakuan izin air pengambilan tanah berlaku untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Pramono menyampaikan, kebijakan pengurangan air tanah akan dilakukan secara bertahap dan berbasis kesiapan layanan air perpipaan di lapangan.

Anggota DPR menyoroti pentingnya Keselamatan Lingkungan Industri AMDK serta pengawasan ketat terhadap distribusi produk untuk melindungi konsumen dan sumber daya alam dari potensi bahaya.

Air menembus tanggul yang 'bertugas' menahannya melalui celah sepanjang sekitar 2–3 meter. Demikian yang tergambar dari video beredar di media sosial.

Pemerintah Kota Yogyakarta serius menghadapi Krisis Air Yogyakarta. Warga diimbau beralih dari sumur bor ke air perpipaan demi menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan air tanah yang semakin menipis.

DPRD Jabar Optimalkan Air Tanah mulai November 2025 sebagai langkah antisipasi penghematan anggaran besar di 2026. Kebijakan ini juga menyasar listrik, internet, dan jamuan rapat. Bagaimana dampaknya?

Nyata air tanah di Jakarta saat ini tidak layak konsumsi karena sudah tercemar