Adu Kaya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Pilihan Prabowo, Siapa Paling Tajir?

Pergantian posisi ini terjadi setelah Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kurang menggembirakan pada kuartal I-2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak pada Jumat, 23 Mei 2025, menggantikan Suryo Utomo. Selain itu, Sri Mulyani juga melantik Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menggantikan Askolani.

Pergantian posisi ini terjadi setelah Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang kurang menggembirakan pada kuartal I-2025. Di kuartal I, total penerimaan pajak baru tercatat sebesar Rp322,6 triliun, yang hanya mencapai 14,7 eprsen dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun.

Sebelum menjabat sebagai Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto adalah Sekretaris Deputi bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian bidang yang sama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dia juga pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi sejak September 2020.

Pada periode 2019 hingga 2020, Bimo dipercaya sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sebelumnya di Kedeputian bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis di Kantor Staf Presiden.

Sementara itu, Letjen Djaka Budi Utama adalah perwira tinggi aktif TNI yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024. Pertanyaannya, berapa nilai yang dimiliki oleh Bimo Wijayanto dan Letjen Djaka Budi Utama?

Aset yang dimiliki oleh Dirjen Bea Cukai, Letjen Djaka Budi Utama

Letjen TNI Djaka Budi Utama memiliki total kekayaan sebesar Rp4,7 miliar. Angka ini diperoleh dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya pada bulan Juni 2024. Dalam laporan tersebut, Djaka Budi Utama memiliki aset tanah dan bangunan yang mencapai Rp3,58 miliar.

Rincian asetnya mencakup tanah seluas 2.330 m² di Kabupaten/Kota Tangerang Selatan yang bernilai Rp 2,4 miliar dan tanah serta bangunan seluas 383 m²/200 m² di Kabupaten/Kota Bogor senilai Rp 1,2 miliar.

Selain itu, Djaka juga memiliki kendaraan berupa satu unit mobil yang dihargai Rp256 juta. Aset kas dan setara kas yang dimiliki Djaka mencapai Rp769 juta, serta harta lainnya senilai Rp347 juta. Namun, dia juga memiliki utang sebesar Rp258 juta. Dengan demikian, total kekayaan Djaka Budi Utama tercatat sebesar Rp4.703.334.767.

Aset yang dimiliki oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto

Selama menjabat sebagai asisten deputi investasi strategis di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bimo Wijayanto melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK pada tanggal 15 Maret 2022 untuk periode tahun 2021. Berdasarkan laporan tersebut, total kekayaan Bimo Wijayanto mencapai Rp6,67 miliar.

Berikut adalah rincian kekayaan Bimo Wijayanto:

A. Tanah dan Bangunan, ia memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp 5,8 miliar. Bimo tercatat memiliki lima unit tanah dan bangunan yang terletak di Sleman, Yogyakarta, dan Gunung Kidul, yang merupakan hasil dari usahanya sendiri.

B. Alat Transportasi dan Mesin, Bimo memiliki sebuah mobil Toyota SUV/Fortuner tahun 2017 yang bernilai Rp 370 juta.

C. Harta Bergerak Lainnya, ia memiliki harta bergerak lainnya yang bernilai Rp 200 juta.

D. Surat Berharga, Bimo tidak memiliki surat berharga.

E. Kas dan setara kas, ia memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 300 juta.

F. Harta Lainnya, Bimo tidak memiliki harta lainnya. Selain itu, dia juga tidak memiliki utang. Dengan demikian, total kekayaan Bimo mencapai Rp6,67 miliar.

Tugas Penting dari Sri Mulyani

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, secara resmi melantik dua pejabat baru di Kementerian Keuangan. Bimo Wijayanto diangkat sebagai Direktur Jenderal Pajak, menggantikan Suryo Utomo, sementara Letjen Djaka Budi Utama menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menggantikan Askolani. Dalam sambutannya, Menkeu menyampaikan pesan yang sangat penting mengenai tantangan dan harapan besar yang dihadapi oleh kedua pejabat baru ini, khususnya dalam meningkatkan penerimaan negara.

Sri Mulyani menekankan bahwa penerimaan negara merupakan tulang punggung utama, tetapi juga menjadi tantangan besar yang harus ditangani dengan serius.

"Pak Bimo dan Pak Djaka sudah dipanggil langsung oleh presiden, diberikan arahan dan juga sekaligus tugas. Penerimaan negara adalah andalan, namun penerimaan negara juga menjadi salah satu tantangan yang paling utama," ungkap Sri Mulyani saat acara pelantikan 22 pejabat eselon 1 di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Jumat (23/5).

Dia juga menyoroti pentingnya menjaga citra serta keandalan sistem perpajakan dan kepabeanan, yang sering kali mendapatkan keluhan dari masyarakat. Menurutnya, masyarakat mengharapkan adanya peningkatan penerimaan pajak, namun di sisi lain masih enggan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

"Kemenkeu sebagai pengelola tugas penerimaan negara harus mampu menjawab, kenaikan tax ratio, perbaikan coretax yang perlu untuk terus diyakinkan mampu memudahkan wajib pajak, memberikan pelayanan yang mudah, reliability dari sistem," tambahnya.

Dengan demikian, diharapkan kedua pejabat baru ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara, serta memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan kepabeanan.