Mengungkap Alasan Prabowo Tunjuk Sosok Berlatar Belakang Militer Pimpin Bea Cukai

Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuk sosok berlatar belakang militer untuk mengisi jabatan strategis di sektor ekonomi.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melihat tidak ada urgensinya penunjukan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Manajer Riset Sekretaris Nasional Fitra, Badiul Hadi, mengatakan penunjukan Letjen Djaka Budi, diyakini hanya berdasarkan selera Prabowo untuk memperkuat tren memasukan figur aktif maupun purnawirawan TNI ke jabatan-jabatan sipil strategis.

"Saya tidak melihat urgensinya penunjukan Letjen Djaka. Saya melihat ini terkait kesamaan visi dan loyalitas tinggi, bisa jadi karena presiden juga berlatar belakang militer akan lebih nyaman bekerja dengan figur-figur berlatar belakang militer yang memiliki kedisiplinan, loyalitas, dan pemahaman terhadap hirarki komando," ucap Badiul saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (21/5).

Menurut Badiul Langkah Prabowo dengan memasukan purnawirawan ataupun anggota TNI aktig, sangat ini mencederai semangat reformasi untuk mendorong netralitas teknokratik dalam pelayanan administrasi publik. Menurutnya, tumpang tindih fungsi pertahanan dan administrasi publik dapat menghambat prinsip meritokrasi dan profesionalisme ASN.

"Dan yang tidak kalah penting adalah kekhawatiran pelemahan lembaga sipil dan demokrasi, jika posisi strategis terus diisi oleh non-sipil tanpa proses terbuka dan akuntabel," imbuhnya.

Badiul menegaskan tanggung jawab seorang teknokrasi fiskal sangat berbeda dengan dunia intelijen atau militer. Sebagai contoh, pejabat Dirjen Bea Cukai tidak sebatas mengelola keamanan dan kedisiplinan pegawai.

Sebab, pucuk tertinggi lembaga Bea Cukai harus terampil dalam pengelolaan tarif dan kebijakan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor non-migas sekitar Rp300 hingga Rp 400 triliun per tahun.

Selain itu, Dirjen Bea Cukai harus mampu memodernisasi sistem pelayanan dan pengawasan kepabeanan, dan memulihkan kepercayaan publik di tengah berbagai dugaan terkait kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

"Sementara birokrasi kita berbeda dengan pola-pola militer yang lebih mengedepankan komando dibanding partisipasi yang selama ini menjadi pondasi birokrasi," bebernya.

Oleh Karena itu, Badiul mendesak Presiden Prabowo agar tidak laten menempatkan figur aktif maupun purnawirawan TNI ke jabatan-jabatan sipil strategis. Kebijakan ini menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan kompetensi sektoral, integritas, hingga komitmen pada prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik.

Daftar Nama Berlatar Militer di Jabatan Sipil Sektor Ekonomi

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuk sosok berlatar belakang militer untuk mengisi jabatan strategis di sektor ekonomi. Terbaru, Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama diangkat sebagai calon Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, menggantikan Askolani.

Penunjukan ini memperpanjang daftar tokoh militer aktif maupun purnawirawan yang ditunjuk untuk menduduki posisi penting di kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN) selama pemerintahan Prabowo.

Berikut daftar lengkap tokoh berlatar belakang militer yang mengisi jabatan strategis di sektor ekonomi:

1. Letjen TNI Djaka Budi Utama – Dirjen Bea dan Cukai

Letjen TNI Djaka Budi sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024. Ia merupakan lulusan Akademi Militer 1990 dari kecabangan Infanteri dan sempat tergabung dalam Tim Mawar. Prabowo menunjuknya sebagai calon Dirjen Bea dan Cukai, dan ia sempat datang ke Istana bersama calon Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto.

2. Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya – Dirut Perum Bulog

Mayjen TNI Novi Helmy ditunjuk menjadi Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Wahyu Suparyono. Keputusan ini tertuang dalam SK Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025. Sebelumnya, Novi menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan bahwa Novi akan mengundurkan diri dari TNI setelah ditunjuk sebagai pimpinan BUMN.

3. Purn. Marsda TNI Maroef Sjamsoeddin – Dirut MIND ID

Purnawirawan Marsekal Muda TNI AU Maroef Sjamsoeddin resmi dilantik sebagai Direktur Utama PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) pada 3 Maret 2025. Ia merupakan mantan Wakil Kepala BIN dan pernah menjabat di PT Freeport Indonesia. Di militer, Maroef dikenal sebagai perwira senior TNI AU dan pernah menjadi Atase Pertahanan RI di Brasil.

4. Purn. Letjen TNI Agus Sutomo – Dirut PT Agrinas Palma Nusantara

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Letjen TNI (Purn) Agus Sutomo sebagai Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara. Agus pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus dan Komisaris Independen di PT Tempo Scan Pacific Tbk. Penunjukan ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi perusahaan di sektor kelapa sawit dan konsultan konstruksi.

5. Purn. Kolonel Inf Restu Widiyantoro – Dirut PT Timah

PT Timah Tbk (TINS) mengangkat Kolonel Inf (Purn) Restu Widiyantoro sebagai Direktur Utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 2 Mei 2025. Restu memiliki pengalaman sebagai Komandan Kontingen Indonesia dalam misi perdamaian PBB dan sejumlah jabatan penting di TNI. Ia diharapkan membawa semangat kepemimpinan dan disiplin militer ke perusahaan tambang milik negara tersebut.

6. Purn. Laksdya TNI Didit Herdiawan – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan kini menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Alumni Akademi Angkatan Laut 1984 ini pernah menjabat sebagai Panglima Komando Armada Kawasan Barat dan Kepala Staf Umum TNI. Kini ia dipercaya membantu pengelolaan sektor maritim di pemerintahan.