Airlangga Ungkap Dirjen Bea Cukai Letjen Djaka Bukan TNI Aktif: Sudah Purnawirawan

Kementerian Keuangan melantik sejumlah pejabat eselon I, Jumat (23/5).

Menko Airlangga Hartarto mengingatkan bahwa tugas Letjen Djaka ini tidaklah mudah

Peran penting kementerian keuangan sesuai filosofi 'Nagara Dana Rakca', yang berarti penjaga keuangan negara

Menkeu resmi melantik Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Askolan

Letjen Djaka mundur sesuai Keputusan Panglima TNI nomor Kep/566/V/2025 tanggal 5 Mei 2025.

"Purnawirawan, jadi enggak ada masalah. Sudah selesai di TNI, jadi purnawirawan," tegas Airlangga

Hingga saat ini belum mendapatkan surat keputusan (SK) sebagai bukti bahwa surat pengunduran sebagai anggota TNI aktif telah disetujui.

Penunjukkan Letjen Djaka Budi Utama yang disebut masih prajurit TNI aktif menjadi Dirjen Bea Cukai menuai polemik.

Mensesneg memastikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Letjen Djaka Budi Utama sudah mundur dari TNI.

Penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai merupakan langkah signifikan dalam mengisi posisi strategis di Kementerian Keuangan.

Airlangga menyebut, Letjen Djaka Budi Utama telah berstatus sebagai Purnawirawan.

Prabowo Subianto menunjuk Sekretaris Utama BIN Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai

Dirjen Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama mengungkapkan kasus tersebut merupakan rangkaian penyelidikan terkait ekspor sawit dan turunannya.

Dirjen Bea dan Cukai berjanji akan mengubah citra lembaganya sebagai sarang pungli.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama mengatakan instansi yang dipimpinnya tidak ingin mengulangi sejarah kelam masa lalu.

Purbaya dan jajaran pejabat Kementerian Keuangan mempaparkan kondisi terkini perekonomian Indonesia.

Djaka mengakui sudah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota TNI aktif

Dirjen Djaka berkomitmen untuk mengawal target penerimaan negara melalui Kepabeanan dan Cukai sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Komisi XI DPR RI mendesak DJBC menjadikan alat pemindai Hico-Scan sebagai aset negara untuk optimalkan pengawasan dan cegah penyelundupan barang ilegal, terutama di pelabuhan utama.

Sri Mulyadi juga meminta untuk menurunkan ego diri sendiri