520,5 Juta Rekening Nasabah Bank Umum Dijamin LPS per Juni 2023

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan penurunan porsi nominal simpanan berbunga di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) menjadi 33 persen pada akhir Desember 2025. Simak strategi LPS dalam menjaga stabilitas perbankan.

LPS mencatat total simpanan dari bank yang dilikuidasi mencapai Rp3,99 triliun sejak 2005. Temukan penyebab simpanan tidak layak bayar dan peran krusial LPS Likuidasi Bank menjaga stabilitas.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendesak perbankan untuk menurunkan suku bunga simpanan, menyusul peningkatan signifikan porsi nasabah dengan bunga di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Apa dampaknya bagi stabilitas keuangan?

LPS pun terus memantau pergerakan atas tren suku bunga simpanan perbankan nasional, baik yang berdenominasi Rupiah maupun valuta asing.

Sementara itu, kelompok masyarakat lainnya dinilai belum sepenuhnya pulih.

Jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya sampai Rp2 miliar pada BPR/BPRS mencapai 99,97 persen atau setara dengan 15.707.607 rekening.

Untuk Bank Umum TBP Rupiah turun menjadi 3,75 persen dan valuta asing tetap di 2,25 persen, dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) TBP Rupiah menjadi 6,25 persen.

Pada periode observasi Mei 2025, SBP tercatat naik 3 bps ke level 3,56 persen dibandingkan periode observasi Januari 2025.

Sementara tingkat suku bunga penjaminan untuk simpanan valuta asing (valas) di bank umum tetap berada di posisi 2,25 persen.

Saat ini, masih ada sejumlah bank yang diserahkan ke LPS. Proses pembayarannya masih berjalan.

Angka ini merupakan batas suku bunga simpanan maksimal agar simpanan nasabah dapat masuk dalam program penjaminan simpanan.

Bupati Madiun secara resmi melepas ratusan petugas Sensus Ekonomi 2026 Madiun. Data akurat dari sensus ini menjadi kunci penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran di Kabupaten Madiun.

DPR RI mengapresiasi langkah Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan People's Bank of China untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan memfasilitasi transaksi lintas batas, termasuk penggunaan QRIS.

Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi bukti nyata meningkatnya **kepercayaan investor** terhadap prospek ekonomi nasional dan kinerja perusahaan Indonesia yang solid, menurut Danantara Indonesia.

Nilai tukar rupiah menguat signifikan sepekan terakhir, sementara pemerintah fokus tingkatkan ekspor manufaktur. Simak rangkuman kebijakan ekonomi penting lainnya yang terjadi di Indonesia.

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis demi mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan impor, bagian dari Strategi Ketahanan Energi Prabowo yang ambisius.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin harga obat tetap dalam batas wajar, terutama untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meskipun ada fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak, memastikan harga obat terkendali.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, mengajak generasi muda bijak kelola keuangan di era digital, menyoroti rendahnya literasi finansial yang memicu fenomena FOMO dan tingginya penggunaan pinjaman online.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan penurunan rupiah saat ini berbeda jauh dengan krisis 1998, menyoroti struktur ekonomi yang lebih kuat dan ketahanan sektor perbankan.

Di tengah isu yang beredar, BPR Prisma Dana menegaskan memiliki performa dan likuiditas yang baik, serta berkomitmen penuh menjaga kepercayaan dan keamanan dana nasabah melalui langkah perbaikan.

Pemerintah Kota Cirebon menyerahkan sepenuhnya penanganan Kasus BPR Cirebon yang merugikan negara hingga Rp17,35 miliar kepada Kejaksaan Negeri setempat, dengan tiga tersangka telah ditahan. Simak selengkapnya!

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan kontribusi daerah perekonomian nasional sangat vital, dengan Sumatera Utara menjadi contoh nyata penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bergerak cepat menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Pembangunan Nagari setelah OJK mencabut izin usahanya pada 31 Maret 2026.