LPS Tahan Suku Bunga Penjaminan di Level 4,25 Persen

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan penurunan porsi nominal simpanan berbunga di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) menjadi 33 persen pada akhir Desember 2025. Simak strategi LPS dalam menjaga stabilitas perbankan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan **tabungan masyarakat** mengalami pertumbuhan di berbagai segmen, dengan simpanan di atas Rp5 miliar melonjak 16,24%. Apa penyebab kenaikan ini dan bagaimana dampaknya?

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendesak perbankan untuk menurunkan suku bunga simpanan, menyusul peningkatan signifikan porsi nasabah dengan bunga di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Apa dampaknya bagi stabilitas keuangan?

LPS pun terus memantau pergerakan atas tren suku bunga simpanan perbankan nasional, baik yang berdenominasi Rupiah maupun valuta asing.

Jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya sampai Rp2 miliar pada BPR/BPRS mencapai 99,97 persen atau setara dengan 15.707.607 rekening.

Untuk Bank Umum TBP Rupiah turun menjadi 3,75 persen dan valuta asing tetap di 2,25 persen, dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) TBP Rupiah menjadi 6,25 persen.

Pada periode observasi Mei 2025, SBP tercatat naik 3 bps ke level 3,56 persen dibandingkan periode observasi Januari 2025.

Sementara tingkat suku bunga penjaminan untuk simpanan valuta asing (valas) di bank umum tetap berada di posisi 2,25 persen.

Jumlah rekening nasabah Bank Umum yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS pada bulan Juni 2023, sebanyak 99,94 persen dari total rekening.

Di tengah isu yang beredar, BPR Prisma Dana menegaskan memiliki performa dan likuiditas yang baik, serta berkomitmen penuh menjaga kepercayaan dan keamanan dana nasabah melalui langkah perbaikan.

Pemerintah Kota Cirebon menyerahkan sepenuhnya penanganan Kasus BPR Cirebon yang merugikan negara hingga Rp17,35 miliar kepada Kejaksaan Negeri setempat, dengan tiga tersangka telah ditahan. Simak selengkapnya!

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan kontribusi daerah perekonomian nasional sangat vital, dengan Sumatera Utara menjadi contoh nyata penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bergerak cepat menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Pembangunan Nagari setelah OJK mencabut izin usahanya pada 31 Maret 2026.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menyiapkan dua skenario implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) guna menjaga kepercayaan publik dan stabilitas industri asuransi di Indonesia.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah memulai pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Koperindo sebesar Rp14,19 miliar, memperkuat kepercayaan publik pada sistem perbankan.

Dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam menyukseskan program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh ekspansi pembiayaan, peningkatan dana pihak ketiga (DPK), hingga penguatan layanan digital yang terus meningkat.

Penyaluran KUR BRI Makassar menunjukkan dominasi pada segmen Rp25 juta-Rp50 juta di awal 2026, menjadi motor penggerak UMKM di Sulawesi Selatan dan Kawasan Timur Indonesia.

Didukung potensi pariwisata kawasan Danau Toba serta posisi strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Tapanuli.

Melalui integrasi KPR dan emas, nasabah kini dapat memiliki hunian sekaligus aset likuid secara bersamaan.

OJK melaporkan pada Maret 2026, penyaluran kredit perbankan mencapai Rp 8.659 triliun. Pertumbuhan ini didorong lonjakan 20,85 persen pada kredit investasi.