Celetukan Dedi Mulyadi 'Warning' Anggota DPRD Jangan Jadi Gubernur Jabar, Wanti-Wanti Ada Lawan Berat
Dedi Mulyadi tebar ancaman ke anggota DPRD jika mau jadi Gubernur Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan sambutan di hadapan anggota DPRD se-Indonesia dalam acara Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025, yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Senin (5/5) kemarin.
Pada kesempatan tersebut, Dedi mengutarakan isi hatinya selama menjadi anggota DPRD dan DPR. Menurutnya, mencalonkan diri sebagai anggota DPR maupun DPRD sama saja. Namun, lebih terpantau ketika menjadi anggota DPR.
Dedi memberikan contoh terhadap anggota DPRD yang pernah ia jumpai jarang masuk ke kantor namun honorariumnya tetap mengalir. Hal tersebut terjadi lantaran sistem keuangan yang diterapkan tidak tepat.
"Saya ketika menjadi anggota Komisi IV enggak pernah sekalipun orang itu masuk tapi honor terima dan kemudian bikin aturan juga dong. Yang rajin yang mendapat honorarium, yang enggak masuk enggak dapat."
"Benar ini akan terjadi kinerja. Tapi kalau model pendekatannya, keuangannya begini, sampai kapan kinerja tidak akan pernah optimal. Dan kita harus bicara ada apa adanya dan terbuka," tegasnya.
Siap Kirim Surat ke Presiden
Menindaklanjuti fenomena tersebut, Dedi sepakat bersama jajarannya akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya cara tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja DPRD dan aparat agar dapat terpantau dengan baik kehadirannya di kantor.
"Saya akan berkirim surat lagi buat Pak Prabowo, buat Pak Presiden kita. Saya akan ceritakan ini untuk apa? mendorong kinerja DPRD, kinerja aparat kami akan terevaluasi dengan baik karena anggota DPRD-nya ada di kantor dalam setiap hari," ucapnya.
Tebar Ancaman jika Mau Jadi Gubernur Jabar
Pada kesempatan itu, Dedi Mulyadi juga membagikan keluh kesahnya selama menjadi anggota badan anggaran semasa menjabat di parlemen.
Tak jarang ia berdebat dengan badan musyawarah terkait anggaran karena pada akhirnya semua berujung pada penghasilan rapat.
"Saya ngalamin dulu sebagai anggota badan anggaran sering bertengkar sama badan musyawarah. Bertengkarnya apa? Banyak-banyakin rapat. Kalau badan anggaran sebulan 12, badan musyawarah suka bikin 23."
"Zaman sekarang kan kita kalau DPRD diomongin pasti duit Pak, pasti pendapatan," ucap Dedi.
Dedi juga membandingkan nasib anggota DPRD Provinsi dengan DPR RI yang dianggap sama terkait modal kampanye. Namun keduanya memiliki perbedaan penghasilan.
"Padahal modal jadi anggota DPRD Provinsi dan DPR RI itu sama loh. Saya kan tahu yang gini-gini kan kita pengalaman, Pak. Ya kan?" tandasnya lagi.
Di sela pemaparan itu, Dedi sempat menyisipkan candaan tentang harapannya agar para anggota DPRD bisa menjadi gubernur seperti dirinya. Namun ia memberikan wanti-wanti agar tidak di Jawa Barat karena ada 'ancaman' darinyaa.
"Saya cuma nasibnya lebih bagus aja daripada Bapak-bapak. Mudah-mudahan ke depan Bapak juga nasibnya bisa jadi gubernur lah di daerah masing-masing. Tapi jangan di Jawa Barat. Berat lawan saya," kata Dedi Mulyadi.