VIDEO: Momen Panas PDIP Jabar Jelang Walkout Sidang, Singgung KDM Menjelekkan: Seperti Tak Butuh DPRD!

Anggota DPRD Jawa Barat mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi agar setiap kebijakan, termasuk terkait reboisasi dan penanaman teh, harus didasari kajian mendalam untuk menghindari masalah anggaran dan dampak sosial.

Doni, saat rapat paripurna, meminta interupsi untuk menyuarakan aspirasi daerah pemilihannya soal tambang.

Doni menyampaikan nasib para pegawai perusahaan tambang di Kabupaten Bogor.

Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan protes mereka ke Gubernur Jawa Barat Dedi MulyadI

Anggota DPRD Jawa Barat fraksi PKB Maulana Yusuf menyinggung ada gubernur yang tidak ingin dipanggil gubernur, melainkan raja

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebut, seluruh kritik yang disampaikan merupakan bagian dari proses politik sehat.

Saat rapat, tampak Dedi Mulyadi akrab dengan Wakil Ketua DPRD fraksi PDIP Ono Surono

Dedi Mulyadi memang sempat menyebut-nyebut DPRD dalam beberapa konteks, contohnya tentang penertiban bangunan di daerah aliran sungai.

Sikap Dedi Mulyadi yang dianggap tidak menghormati DPRD membuat anggota Dewan marah.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat protes dengan tindakan Dedi Mulyadi, yang seolah tak membutuhkan peran DPRD

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat protes dengan tindakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi,

Fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat kompak melakukan aksi walk out dari Rapat Paripurna.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerukan buruh untuk perkuat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memperjuangkan kesejahteraan di Hari Buruh Internasional 2026.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya kolaborasi industri antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk tetap tangguh di tengah ketidakpastian global, sekaligus mengawal kesejahteraan buruh.

Hari Buruh merupakan pengakuan bahwa pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan kemajuan bangsa ini.

Dampaknya dirasakan luas, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, manufaktur, dan industri pengolahan.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

Perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Legislator menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan warga hulu sebagai strategi kunci pengendalian banjir Bandung. Kolaborasi hulu-hilir dan dampak perubahan fungsi lahan menjadi fokus utama.

Komisi II DPRD Jawa Barat mendesak **Transformasi Koperasi Depok** dari model konvensional menjadi lembaga investasi modern guna memperkuat daya saing ekonomi kerakyatan di tengah dinamika pasar.

Penggeledahan KPK di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Bandung menjadi sorotan, terkait kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

Anggota DPRD Jabar menyoroti keberhasilan pengamanan arus mudik Kuningan dan balik Lebaran 2026, berkat koordinasi apik antarinstansi serta dukungan infrastruktur jalan yang memadai, memberikan rasa aman bagi pemudik.

Komisi V DPRD Jawa Barat menemukan desain toilet sekolah di SMAN 20 Kota Bekasi tidak memiliki ventilasi memadai, berpotensi mengganggu kenyamanan belajar siswa dan menambah daftar masalah proyek yang terlambat.

Komisi V DPRD Jawa Barat menemukan kesenjangan fasilitas RSUD Karawang yang signifikan, terutama alat diagnostik dan dokter subspesialis, padahal berstatus rumah sakit rujukan regional.