Reformasi Polri

Program Safari Ramadhan dan Bakti Sosial Polri 2026 menunjukkan Transformasi Polri yang kian humanis dan profesional, melayani masyarakat serta mendukung program pemerintah. Simak dampaknya!

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyusun rekomendasi reformasi kepolisian yang krusial, termasuk revisi regulasi internal dan isu koordinasi lembaga, yang akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, memastikan hasil kajian dan rekomendasi Reformasi Polri akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran untuk arahan lebih lanjut.

Kasus Brimob aniaya anak di Tual, Maluku, mendapat sorotan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan tidak ada aparat kebal hukum dan harus diadili.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengecam keras tindakan oknum Brimob yang aniaya anak hingga tewas di Tual, Maluku. Insiden ini merupakan Pelanggaran HAM Brimob serius yang harus diusut tuntas.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa posisi Polri di bawah presiden adalah hasil pertimbangan matang, menanggapi wacana penempatan Polri di bawah kementerian dan menekankan pentingnya tata kelola yang baik.

Anggota DPR RI mendesak hukuman maksimal bagi Bripka Masias Siahaya, oknum Brimob yang aniaya pelajar di Maluku Tenggara hingga tewas. Kasus ini menyoroti arogansi aparat dan pentingnya hukuman Brimob aniaya pelajar demi efek jera.

Skandal dugaan aliran dana dari bandar narkoba menyeret Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, memicu krisis kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan menyoroti urgensi reformasi internal.

Keputusan ini perlu dipahami sebagai sikap prinsipil mengenai tata kelola kekuasaan negara, khususnya di bidang keamanan, dalam sistem presidensial.

Hasil survei terbaru CISA menunjukkan 81,2 persen masyarakat Indonesia tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian, menegaskan keinginan akan independensi institusi.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan gagasan kontroversial terkait Reformasi Polri, termasuk kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian. Bagaimana nasib struktur kepolisian?

Anggota Komisi III DPR RI mendesak Propam Polri untuk memperketat pengawasan internal. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik yang mulai meragukan institusi akibat kasus oknum.

Martin mengungkapkan, banyak kasus yang berkembang di daerah justru memicu keraguan publik terhadap Polri karena lemahnya ketegasan pengawasan internal.

Anggota DPR RI Azis Subekti menekankan pentingnya reformasi Polri untuk menciptakan sistem penanganan kasus yang lebih transparan dan akuntabel, menjawab ekspektasi publik terhadap keadilan.

Pengamat hukum dan politik memprediksi Transformasi Polri 2026 akan sangat signifikan, tidak hanya memperkuat kapasitas internal tetapi juga mendukung agenda pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan tiga komitmen penting untuk mewujudkan Polri Presisi. Apa saja langkah perbaikan institusi demi pelayanan terbaik bagi masyarakat?

Agenda reformasi di tubuh Polri bukan perkara ringan karena menyangkut institusi besar dengan struktur, sejarah, dan dinamika internal yang kompleks.

Proses Reformasi Polri menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas nasional. Bagaimana institusi besar ini bisa bertransformasi tanpa memicu kegaduhan politik dan tetap berpegang pada konstitusi?

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur secara komprehensif penempatan polisi aktif di jabatan sipil, diharapkan mampu mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui perumusan Peraturan Pemerintah (PP) terkait jabatan sipil yang diisi anggota Polri, sebuah langkah krusial dalam upaya Reformasi Polri yang mendesak dan diharapkan rampung Januari mendatang.