DPR Desak Hukuman Berat Bripka Masias Siahaya Atas Penganiayaan Pelajar di Maluku Tenggara

Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren perlu dijadikan momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan lembaga pendidikan berbasis asrama.

Anggota DPR RI mendesak hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual di Pesantren Pati yang melibatkan puluhan santriwati. Kasus ini menyoroti kelalaian aparat dan sistem perlindungan anak, serta menjadi pengingat keras bagi negara.

Berkas tersebut kini tengah dalam tahap penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna menentukan kelengkapan materiil dan formil sebelum proses hukum.

Sanksi PTDH terhadap Bripd MS merupakan putusan dari Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kemudian, diumumkan langsung Kapolda Maluku.

Sigit mengungkapkan, telah menginstruksikan kepada Kapolda Maluku dan Kadiv Propam untuk mengusut tuntas perkara tersebut.

Korps Brimob menegaskan tidak menoleransi anggota melanggar hukum.

Praktisi hukum di Aceh mendesak Detasemen Polisi Militer segera memproses hukum dua oknum TNI terduga pelaku pengeroyokan siswa SMA di Aceh Barat. Kasus oknum TNI keroyok siswa SMA ini harus diusut tuntas demi keadilan dan wibawa institusi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan penanganan kasus anggota Brimob yang diduga menganiaya pelajar di Maluku Tenggara akan dilakukan secara transparan, menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.

Anggota DPR RI Rudianto Lallo mengecam tindakan brutal Bripda MS Tual yang menyebabkan tewasnya remaja 14 tahun, mendesak proses hukum pidana dan bukan hanya sanksi etik. Kasus ini melukai rasa keadilan publik.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan duka atas kematian Arianto Tawakal (14) di Maluku dan meminta oknum Brimob diproses etik serta pidana.

Kasus Brimob aniaya anak di Tual, Maluku, mendapat sorotan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan tidak ada aparat kebal hukum dan harus diadili.

Ketua Komisi X DPR mengecam keras insiden kekerasan Brimob yang tewaskan siswa di Tual, Maluku, menuntut keadilan transparan dan evaluasi menyeluruh terhadap aparat.

Anggota DPR RI mengapresiasi peran SRC berdayakan UMKM toko kelontong di Indonesia, menyoroti kontribusi signifikan perempuan dalam ekosistemnya serta dampak positifnya bagi ekonomi nasional.

Kecelakaan Anggota DPR Muhammad Hilman Mufidi di Tol Pasuruan-Probolinggo menewaskan dua stafnya. Polisi menduga sopir mengantuk, penyelidikan masih berlanjut.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah perbanyak **beasiswa sekolah vokasi** dan arahkan CSR industri. Ini penting untuk cetak tenaga kerja terampil dan tingkatkan daya saing bangsa.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menegaskan pentingnya pelibatan warga lokal dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Anggota DPR dan BBPOM gencar edukasi masyarakat untuk Cerdas Memilih Kosmetik Obat Makanan. Waspada produk instan berbahaya, kenali ciri aman sebelum membeli dan mengonsumsi.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan dukungan penuh terhadap program pangan anggota DPR RI, termasuk penyaluran ribuan paket sembako, guna membantu masyarakat dan menekan inflasi menjelang Idul Adha.

Anggota Komnas HAM menyoroti melemahnya independensi lembaga, sementara KemenHAM memastikan RUU HAM baru justru memperkuat kewenangan.

Koordinator GPCI menyatakan Global Sumud Flotilla (GSF) tengah siapkan langkah hukum internasional terhadap Israel atas berbagai pelanggaran yang dilakukan, mendorong keadilan bagi Palestina.

Relawan Flotilla Gaza dari Indonesia membeberkan pengalaman pahitnya, termasuk kekerasan fisik dan penahanan oleh pasukan Israel, setelah kapal kemanusiaan mereka di-intercept di Laut Mediterania.

Sembilan WNI Korban Penahanan Israel akhirnya kembali ke Indonesia setelah ditahan militer Zionis, Menlu Sugiono mengecam keras tindakan tidak manusiawi tersebut.

Komnas HAM mendesak perguruan tinggi dan pesantren membentuk Satgas Kekerasan Seksual Kampus. Langkah ini krusial untuk mencegah pelecehan dan memastikan korban mendapatkan keadilan serta dukungan yang layak.

Komnas HAM mendesak penguatan layanan bagi korban TPKS, mulai dari rumah aman hingga restitusi negara, mengingat masih banyak kendala dalam akses keadilan dan pemulihan di berbagai daerah.