Pelayanan Publik

Palangka Raya dinobatkan sebagai salah satu Palangka Raya Kota Maju di luar Jawa berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah 2025 BRIN, membuka peluang investasi dan pembangunan.

Kemendagri bersama Jasa Raharja memperkuat komitmen mendukung transformasi layanan pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data demi peningkatan kepatuhan serta efisiensi pemungutan.

Kejaksaan Negeri Rejang Lebong aktif melakukan sosialisasi hukum di puskesmas untuk memperkuat Pencegahan Korupsi Puskesmas Rejang Lebong dan memastikan pelayanan kesehatan yang transparan.

Diskominfo SP Sulsel dan BMKG Wilayah IV bersinergi mempercepat penyebaran informasi cuaca dan kebencanaan. Kolaborasi BMKG Diskominfo Sulsel ini demi pelayanan publik yang presisi dan akurat.

Pemerintah Kabupaten Bogor serius mempercepat alur perizinan untuk mendorong investasi dan meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan Percepatan Perizinan Kabupaten Bogor ini diharapkan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal serta memberikan kepastian h

Pemerintah Kabupaten Sampang meluncurkan aplikasi 'Lapor MBG' untuk mempercepat penanganan masalah dan meningkatkan kualitas layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan partisipasi aktif masyarakat.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menunjuk MHD Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Plt Kadis ESDM Jatim untuk memastikan layanan publik tetap optimal menyusul penetapan tersangka pejabat sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 17 April 2026 bagi ASN, sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan penghematan energi di lingkungan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengambil langkah strategis dengan memperkuat kelembagaan dan melakukan penyegaran pejabat untuk optimalkan kinerja pelayanan publik di berbagai sektor vital, termasuk kesehatan.

Menteri Sosial mendorong kepala desa di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengaktifkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai garda terdepan dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya Inovasi BUMD sebagai kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, membuat BUMD lebih berdaya saing.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin memastikan seluruh Proyek Infrastruktur Tulungagung tetap berjalan normal sesuai perencanaan pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap bupati nonaktif.

Bupati Bogor Rudy Susmanto berkomitmen wujudkan birokrasi bersih dengan pengisian Jabatan ASN Berbasis Kompetensi melalui meritokrasi transparan, menindak tegas praktik menyimpang.

DPRD Kota Malang mendesak pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan data dalam merumuskan kebijakan. Langkah ini krusial untuk mengatasi masalah perkotaan seperti banjir dan kemacetan secara efektif dan berkelanjutan.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang mencatat penerbitan 42 dokumen izin tinggal WNA pada triwulan pertama tahun 2026, di tengah tren penurunan jumlah warga negara asing secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Simak selengkapnya mengenai dinamik

Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tertentu, mengikuti instruksi pusat untuk efisiensi energi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi tanpa menggangg

Disdukcapil Provinsi Kalimantan Selatan dan Disdukcapil Kabupaten Tapin menggelar layanan Disdukcapil jemput bola ke Desa Pabaungan Hilir, Tapin, untuk mempermudah masyarakat terpencil mendapatkan dokumen kependudukan esensial.

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan layanan pajak keliling untuk mendongkrak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini diharapkan mempermudah wajib pajak dan mencapai target Rp22,36 miliar.

Bupati Banggai Amirudin Tamoreka meresmikan pemekaran Desa Persiapan Mekar Mulya di Kecamatan Simpang Raya, langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan publik dan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.

Dinas Dukcapil Sigi mengungkapkan Layanan Adminduk Pena Kaili belum dapat diakses masyarakat karena terkendala masalah teknis, termasuk sewa hosting yang belum diperpanjang.