Gratifikasi

Sidang kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 di Kemenaker mengungkap fakta mengejutkan. Seorang saksi mengaku rutin menyetor hingga Rp100 juta per tahun untuk pengurusan sertifikat K3, memicu pertanyaan tentang praktik korupsi di lembaga tersebut.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun. Aksi penggeledahan KPK Madiun ini diduga merupakan pengembangan kasus korupsi mantan Wali Kota Madiun, Maidi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa pengusaha Robert Bonosusatya (RPB) terkait dugaan pungutan terhadap perusahaan tambang batu bara di Kutai Kartanegara, memperdalam keterlibatannya dalam kasus gratifikasi Rita Widyasari.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen penuh mewujudkan Birokrasi Bersih Bengkulu. Penyelidikan intensif dilakukan terkait isu dugaan pungutan dalam pengisian jabatan yang mencuat di beberapa OPD, memastikan tidak ada toleransi bagi pelanggar.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengevaluasi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala BPN Sumbawa, Subhan, setelah kasus korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP mencapai tahap penuntutan, memicu penasaran akan fakta baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti **modus korupsi kepala daerah** yang terus berulang setelah 10 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025-2026, menunjukkan rapuhnya integritas individu.

TASPEN juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel.

Imbauan ini disampaikan melalui surat Inspektorat Jenderal Kemenag ditujukan kepada para pimpinan satuan kerja di lingkungan Kemenag.

Jika para SKPD atau kelapa dinas tak menuruti, Bupati Cilacap mengancam akan memutasi jabatan. Frkominda termasuk pengadilan negeri dan agama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan larangan THR Kepala Daerah kepada pihak eksternal, menyusul penetapan tersangka Bupati Cilacap. Simak imbauan penting KPK untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi.

KPK mengingatkan ASN dan pejabat negara soal potensi gratifikasi parsel Lebaran. Laporan bisa dilakukan melalui aplikasi Gratifikasi Online di gol.kpk.go.id.

Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan surat edaran yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima atau meminta gratifikasi, termasuk permintaan THR, sebagai upaya pencegahan korupsi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih d

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil produsen rokok dalam rangka mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. KPK Panggil Produsen Rokok, informasi telah dikantongi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka baru dalam kasus suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW, meskipun sempat dipulangkan setelah terjaring OTT. Simak alasan di balik penetapan tersangka B

KPK menemukan modus baru tersangka kasus impor barang KW Bea Cukai: menggunakan lebih dari satu mobil operasional untuk menyimpan uang hasil korupsi, memudahkan akses dana tunai.

Penahanan Budiman Bayu oleh KPK menandai tersangka ketujuh dalam skandal suap impor barang KW di Bea Cukai. Terungkapnya peran baru ini menambah daftar panjang pejabat yang terlibat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar peran Budiman Bayu dalam kasus suap Bea Cukai, Kepala Seksi Intelijen Cukai Ditjen Bea Cukai, yang diduga memerintahkan pengelolaan uang haram. Simak detailnya!

Tiga anggota DPRD NTB menghadapi sidang perdana kasus gratifikasi di PN Mataram, terkait dugaan upaya menghambat program "Desa Berdaya" dengan total suap miliaran rupiah, menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat.

Ia memutuskan melaporkan dugaan gratifikasi tersebut kepada KPK karena ingin menjadi contoh untuk jajaran Kemenag.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dengan memanggil sejumlah pejabat Ponorogo, termasuk pimpinan SKPD dan anggota DPRD.