LPSK

Surat permohonan perlindungan tersebut telah diterima oleh pihak LPSK dan saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat **Perlindungan Korban Eksploitasi ART** di Jakarta Pusat, memastikan hak-hak korban terpenuhi dan proses hukum berjalan ad

Anggota DPR RI mendesak hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual di Pesantren Pati yang melibatkan puluhan santriwati. Kasus ini menyoroti kelalaian aparat dan sistem perlindungan anak, serta menjadi pengingat keras bagi negara.

Setelah terungkapnya praktik tidak manusiawi di daycare itu, pihak berwenang menetapkan 13 individu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Mahkamah Agung (MA) menekankan pentingnya penegak hukum aktif mengingatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tentang hak restitusi demi pemulihan hak-hak mereka.

LPSK memastikan **perlindungan anak korban kekerasan Cianjur** melalui pendampingan intensif, menjamin hak pemulihan dan keadilan bagi mereka yang terdampak. Lembaga ini berkoordinasi dengan wakil rakyat dan kepolisian.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah membuka kanal pengaduan daring bagi para korban kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI), memfasilitasi proses restitusi dan verifikasi.

LPSK terus mendorong Penguatan Perlindungan Saksi dan korban melalui pembahasan RUU PSDK di DPR RI, guna menjawab dinamika penegakan hukum dan memperluas akses layanan bagi masyarakat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerbitkan 8.599 Sertifikat Korban Pelanggaran HAM Berat sebagai langkah awal pemulihan hak dan pengajuan bantuan bagi para korban atau keluarga mereka.

Peristiwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka bakar pada sejumlah bagian tubuhnya dan saat ini menjalani perawatan di RSCM.

Pemerintah Kabupaten Bangkalan bergerak cepat memberikan pendampingan psikologis bagi santriwati korban kekerasan seksual, memastikan pemulihan trauma dan pemenuhan hak-hak korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajak seluruh pihak membangun kesadaran guna mencegah child grooming, kejahatan seksual terhadap anak yang kerap disalahpahami. Pahami modus dan landasan hukumnya agar anak terlindungi.

Data ini disebutnya menunjukkan, jika anak masih menjadi kelompok paling rentan dalam kejahatan kekerasan seksual.

LPSK berkoordinasi dengan Kejati NTB untuk menindaklanjuti permohonan perlindungan legislator NTB yang terseret kasus gratifikasi, menyisakan pertanyaan besar tentang keputusan akhir lembaga tersebut.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan restitusi senilai Rp137 juta kepada tiga korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang dilakukan oleh dokter PAP di Bandung. Langkah ini menjadi preseden baik dalam penegakan hukum TPKS.

Penyerahan restitusi dilaksanan di Kejaksaan Negeri Kota Bandung beberapa waktu lalu.

Anggota DPR RI mendesak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) untuk memperbaiki sistem perlindungan anak dari child grooming menyusul kasus viral Aurelie Moeremans, menyoroti urgensi kehadiran negara dalam melindungi anak dan perempuan.

Aurelie mengaku menjadi korban child grooming sejak remaja melalui buku memoar berjudul 'Broken Strings: Fragments of a Stolen Youth'.

Kejaksaan Tinggi NTB memastikan pengajuan perlindungan oleh 15 anggota legislatif kepada LPSK tidak akan menghambat penyidikan kasus gratifikasi DPRD NTB yang sedang berjalan, dengan fokus pada penelusuran niat jahat penerima suap.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat kenaikan signifikan pada jumlah Permohonan LPSK sepanjang 2025, menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.