Viral Child Grooming Aurelie, Anggota Komisi VIII DPR Desak KPPA Perbaiki Sistem Perlindungan Bagi Perempuan & Anak

Komnas Perempuan mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk segera menerbitkan pedoman penanganan child grooming yang komprehensif, guna memastikan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual berbasis pende

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajak seluruh pihak membangun kesadaran guna mencegah child grooming, kejahatan seksual terhadap anak yang kerap disalahpahami. Pahami modus dan landasan hukumnya agar anak terlindungi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan penanganan kasus kekerasan seksual anak Belu di NTT berjalan tegas, mengawal perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Aurelie Moeremans menceritakan pengalaman menyedihkan sebagai korban child grooming dalam bukunya yang berjudul "Broken Strings".

Anggota DPR RI mendesak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) untuk memperbaiki sistem perlindungan anak dari child grooming menyusul kasus viral Aurelie Moeremans, menyoroti urgensi kehadiran negara dalam melindungi anak dan perempuan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengapresiasi terbitnya buku 'The Broken String' karya Aurelie Moeremans sebagai inspirasi bagi korban kekerasan seksual untuk berani mengungkap kasusnya.

Anggota DPR RI Komisi VIII, Atalia Praratya mengatakan kasus pelecehan seksual sudah mulai banyak terungkap dengan beragam modus.

Puan mendukung langkah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kemensos dalam memberikan pendampingan bagi korban.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia hingga saat ini masih marak di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masih banyaknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang masih diabaikan pihak kampus

Kejahatan child grooming, manipulasi psikologis untuk eksploitasi seksual, ternyata bisa menyasar anak dan remaja melalui relasi sebaya. Kenali modusnya dan lindungi generasi muda dari ancaman ini.

Pemerhati anak dan pendidikan menyoroti peran penting PP Tunas dalam mendorong platform digital untuk mencegah praktik child grooming, sebuah langkah krusial untuk melindungi anak di ruang digital Indonesia.

Dalam pidato penutupan masa sidang DPR, Puan menjelaskan kinerja dewan sesuai fungsi-fungsi DPR mulai dari legislasi, anggaran, hingga pengawasan.

KPAI menilai kasus viral guru di Sukabumi sebagai pintu masuk membongkar praktik child grooming terencana dan manipulatif, serta mendesak perlindungan anak.

Muncul dugaan adanya perilaku tidak pantas yang melibatkan seorang guru sekolah dasar di Sukabumi dengan salah satu siswinya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkap fakta mengejutkan mengenai praktik child grooming yang marak terjadi dalam relasi pacaran anak dan remaja, menyoroti dampak jangka panjang dan lemahnya perlindungan digital.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab atas uang masyarakat.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Nurul menyoroti peringatan dari ILO terkait dampak AI terhadap kualitas pekerjaan, ketimpangan digital, hingga perlindungan hak pekerja.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Azis menilai tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana negara menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat

Romy menegaskan dirinya siap memperjuangkan alokasi anggaran khusus agar revitalisasi fasilitas digital tersebut dapat segera direalisasikan.