Tom Lembong Masuk Tim Perumus Awal Omnibus Law: Produk Akhir Keluar dari DPR Sangat Beda

Komisi II DPR RI mengusulkan Revisi UU Pemilu kembali dibahas dengan metode kodifikasi hukum, menggabungkan beberapa UU terkait. Penasaran apa saja yang akan berubah?

Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Tom Lembong telah mengenal Joko Widodo, sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Tom Lembong juga naik ke atas mobil komando untuk menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut dia, saat ini rakyat yang punya peran dalam menentukan nasib bangsa dan negara ke depan.

Ia menilai jika intimidasi dan bansos tidak digunakan, maka suara rakyat akan terkumpul pada 01 dan 03.

Tom Lembong merasa bangga dengan masyarakat Indonesia yang tampak antusias dalam mengikuti proses Pemilu 2024.

Pelapornya adalah Advokat Lisan atas dugaan unggahan pasal palsu terkait UU Pemilu yang mengatur hak presiden berkampanye.

Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Tom Lembong mengaku pernah dimarahi Presiden Jokowi terkait kinerja investasi Indonesia saat menjabat Kepala BKPM.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Prabowo Tokoh Pemersatu yang mampu merangkul lawan politiknya, memberikan kepastian hukum dan membangun fondasi negara.

Sunarto mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan rekomendasi, namun putusan akhirnya masih menunggu pertimbangan MA.

Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi ringan berupa hakim nonpalu selama enam bulan bagi majelis hakim perkara Tom Lembong, menyusul pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ketiga hakim yang dimaksud adalah hakim Dennie Arsan Fatrika selaku hakim ketua, serta hakim Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah selaku hakim anggota.

Kedatangan Tom Lembong bersama kuasa hukum itu untuk menyampaikan keluhan terkait maladministrasi merugikannya dalam audit dilakukan BPKP.

Tom Lembong mengungkap jika perlakukan terhadap dirinya tidak proporsional.

Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.

Kebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.

Menurut wakil ketua DPR ini, undang-undang yang berkaitan dengan pengupahan perlu direvisi agar memberikan keadilan.

Keluhan dan ketidaknyamanan para buruh, harus diakomodir melalui ruang musyawarah.

Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai.

Massa buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.