LIVE

Terungkap! Prabowo Minta Dana Koruptor Rp13 Triliun Dialokasikan ke LPDP, Ini Tujuannya!

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar dana koruptor Rp13 triliun dialokasikan ke LPDP untuk beasiswa. Apa dampak dan alasannya bagi pendidikan nasional?

prabowo subianto
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar dana koruptor Rp13 triliun dialokasikan ke LPDP untuk beasiswa. Apa dampak dan alasannya bagi pendidikan nasional?
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar dana koruptor Rp13 triliun dialokasikan ke LPDP untuk beasiswa. Apa dampak dan alasannya bagi pendidikan nasional? (AntaraNews)

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan langkah signifikan untuk memperkuat sektor pendidikan nasional. Pada Senin (20/10), dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, ia meminta alokasi dana pengganti kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Usulan ini menyasar dana sebesar Rp13 triliun yang baru saja diserahkan oleh Kejaksaan Agung.

Dana tersebut diharapkan dapat dialokasikan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk program beasiswa. Prabowo menekankan pentingnya investasi jangka panjang ini demi masa depan bangsa. Tujuannya adalah untuk mencetak lebih banyak generasi unggul yang memiliki daya saing di kancah global.

Pengalihan dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan aset negara yang disita dari kasus korupsi. Dana Rp13 triliun ini sendiri berasal dari penyerahan barang bukti sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Pengalokasian Dana Koruptor untuk Beasiswa LPDP

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan pandangannya mengenai pemanfaatan dana hasil pengembalian kerugian negara. Ia melihat potensi besar dalam menginvestasikan dana tersebut untuk kemajuan pendidikan. Khususnya, ia menyoroti peran LPDP sebagai wadah strategis.

"Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP," kata Presiden Prabowo. Ia menambahkan, "mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan ya." Pernyataan ini disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna.

Dana sebesar Rp13 triliun ini merupakan hasil dari penyerahan barang bukti sitaan. Kejaksaan Agung menyerahkan dana ini kepada Kementerian Keuangan pada tanggal yang sama. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembalikan aset negara dari praktik korupsi untuk kepentingan publik.

Mencetak Generasi Unggul Melalui Pendidikan Nasional

Prabowo Subianto memaparkan visi pendidikan nasional yang ambisius, termasuk pengembangan sekolah rakyat dan sekolah unggulan SMA Garuda. Ia menegaskan bahwa penguatan dana beasiswa LPDP adalah kunci utama. Tujuannya adalah agar Indonesia mampu menghasilkan lebih banyak talenta muda yang kompeten secara global.

Untuk mengejar ketertinggalan pendidikan dari negara-negara lain, Kepala Negara memperkenalkan program Sekolah Garuda. Program ini dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi. Prabowo juga menyoroti pentingnya mencari anak-anak berbakat dari seluruh pelosok tanah air.

Menurut Presiden, banyak anak dari keluarga sederhana memiliki kecerdasan luar biasa dan layak mendapatkan kesempatan belajar penuh. "Kita harus mencari mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas," paparnya. Ia melanjutkan, "banyak anak orang bawah, orang miskin ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka."

Kolaborasi Lintas Kementerian dalam Pencarian Bakat

Dalam upaya menemukan dan mengembangkan potensi anak-anak berbakat, Prabowo meminta adanya kolaborasi lintas sektor. Ia menekankan bahwa pencarian ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu kementerian. Sinergi antarlembaga menjadi sangat krusial.

"Jadi saya minta Menteri Dikdasmen dibantu oleh Menteri Dikti, Sains dan Teknologi, dibantu oleh Menteri Sosial," kata Presiden. Ia melanjutkan, "dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan ke desa-desa, mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu oleh yang punya yayasan, cari mereka ini." Permintaan ini menunjukkan pendekatan komprehensif.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjangkau daerah-daerah terpencil sekalipun. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian teknis hingga organisasi masyarakat, diharapkan tidak ada satu pun talenta yang terlewatkan. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Bupati Angkat Bicara Soal Sumur Minyak di Aceh Timur Meledak

{{caption}}
Oknum Nelayan di Jepara Palsukan 14 Dokumen Kapal Subsidi BBM

{{caption}}
Maroko Yang Belum Terhentikan

{{caption}}
Gunung Anak Krakatau Masih Berpotensi Erupsi, Warga Diminta Waspada

{{caption}}
Gunung Anak Krakatau Siaga, Kapal Dilarang Dekati Kawah

{{caption}}
Sempat Viral, Pelaku Pemukulan Pemotor di Jagakarsa Ditangkap

Topik Terkait
{{caption}}
Percepatan Program Sekolah Rakyat: Prabowo Dorong Akses Pendidikan Berkualitas untuk Kesejahteraan Bangsa

Presiden Prabowo Subianto menekankan urgensi Percepatan Program Sekolah Rakyat demi pemerataan akses pendidikan berkualitas, mendorong kolaborasi lintas sektor untuk kesejahteraan masyarakat.

Percepatan Program Sekolah Rakyat
{{caption}}
Presiden Prabowo Tegaskan Pendidikan Kunci Kesejahteraan Rakyat, Dorong Perluasan Sekolah Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan **Pendidikan Kunci Kesejahteraan Rakyat** di semua bidang. Pemerintah berkomitmen penuh memperluas akses pendidikan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat.

Pendidikan Kesejahteraan Rakyat
{{caption}}
Prabowo Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pendidikan: Kita Harus Kerja Keras, Hemat Uang

Tak hanya pendidikan untuk anak-anak, Prabowo juga ingin meningkatkan pelatihan untuk petani, guru, hingga perawat.

Prabowo
{{caption}}
Prabowo Tekankan Pentingnya Jaga Kekayaan Negara Demi Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendidikan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan negara harus dijaga dan dikelola demi kesejahteraan rakyat, khususnya melalui jalur pendidikan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Prabowo Prioritaskan Aset Negara Hasil Pemulihan untuk Perbaikan Sekolah dan Perumahan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memanfaatkan dana pemulihan aset negara triliunan rupiah untuk perbaikan sekolah, perumahan, dan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan rakyat.

aset negara
{{caption}}
Prabowo Pamer Selamatkan Rp31,3 Triliun dalam 1,5 Tahun, Bisa Perbaiki 34 Ribu Sekolah

Dana tersebut berasal dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, uang rampasan negara, hingga denda administratif yang dilakukan oleh Kejagung.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Seskab: Program Sekolah Rakyat Diperluas, 16 Ribu Sekolah Direnovasi untuk Akses Pendidikan Merata

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengumumkan perluasan program Sekolah Rakyat dan percepatan renovasi 16 ribu sekolah, menegaskan komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.

pendidikan digital
{{caption}}
Pemerintahan Prabowo Siapkan 5.750 Kuota Beasiswa LPDP di 2026

Hal ini untuk memastikan generasi muda mampu bersaing di kancah global melalui dukungan finansial negara.

Beasiswa
{{caption}}
KPK Dukung Komitmen Presiden Prabowo Gunakan Uang Koruptor untuk Pengadaan Smartboard di Sekolah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memanfaatkan uang koruptor demi pengadaan smartboard di seluruh sekolah Indonesia.

KPK
{{caption}}
VIDEO: Sibuk Mencatat, Purbaya Diperintah Tegas Prabowo Duit Korupsi CPO Rp13 T Buat Beasiswa LPDP

Prabowo meminta kepada Menteri Purbaya Yudhi Sadewa untuk memanfaatkan uang hasil korupsi CPO Rp13 T

Prabowo Subianto
{{caption}}
Prabowo Soal Negara Terima Rp13 Triliun Hasil Sitaan Korupsi CPO: Kita Bisa Perbaiki 8.000 Sekolah

Prabowo mengatakan uang Rp13,2 triliun dapat dipergunakan untuk merenovasi 8.000 sekolah dan membangun kampung nelayan yang modern.

Korupsi CPO
{{caption}}
Presiden Prabowo Perintahkan Menkeu Purbaya Pakai Duit Sitaan Korupsi CPO Rp13 Triliun buat Program Ini

Duit sebesar Rp13 triliun disita negara dari korupsi CPO.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Kemendikdasmen Siap Luncurkan Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ini

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) siap meluncurkan program Sekolah Nasional Terintegrasi pada tahun ini, sebuah inisiatif ambisius untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dan menjawab tantangan persaingan global yang semakin k

abdul mu'ti
{{caption}}
Kebakaran TPA Jatiwaringin: Alarm Percepatan Waste-to-Energy Nasional

Insiden kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin menjadi pengingat serius akan urgensi percepatan Waste-to-Energy (WTE) sebagai solusi pengelolaan sampah terpadu di Indonesia.

eddy soeparno
{{caption}}
Bulog Siap Serap Padi Petani, Perkuat Swasembada Pangan di Papua Selatan

Perum Bulog menegaskan kesiapan penuh dalam penyerapan padi hasil petani di Papua Selatan, mendukung program strategis pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan dan kesejahteraan petani.

bulog
{{caption}}
Kunjungan PM Singapura Lawrence Wong ke Jakarta, Perkuat Hubungan Bilateral dengan Presiden Prabowo

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong akan mengunjungi Jakarta pada 6 Juli 2026 untuk Leaders' Retreat bersama Presiden Prabowo Subianto, memperkuat kerja sama bilateral dan membahas isu-isu penting.

esdm
{{caption}}
Pemerintah Perkuat Manajemen Risiko Food Estate Kalteng untuk Swasembada Pangan

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan penguatan Manajemen Risiko Food Estate Kalteng oleh Pemerintah, sebagai langkah strategis mencapai swasembada pangan nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan.

bappenas
{{caption}}
Ekonom Tegaskan Pidato Presiden Prabowo Bukan Penyebab Utama IHSG Turun, Ada Indikasi Investor Nakal

Ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu membantah narasi yang mengaitkan pidato Presiden Prabowo dengan anjloknya IHSG. Ia menduga ada investor 'nakal' di balik fenomena IHSG turun ini.

analisis fundamental
{{caption}}
Bareskrim Polri Naikkan Kasus Akses Ilegal PT MASI ke Tahap Penyidikan, Nasabah Rugi Rp90 Miliar

Bareskrim Polri resmi menaikkan status kasus dugaan **Akses Ilegal PT MASI** ke tahap penyidikan, menyusul kerugian nasabah yang mencapai puluhan miliar rupiah. Simak detailnya di sini.

akses ilegal pt masi
{{caption}}
Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum Imparsial dalam Kasus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan pemerintah tidak pandang bulu dalam penegakan hukum terkait Kasus Korupsi Program Makan Bergizi Gratis, termasuk dugaan keterlibatan aparat, demi menjaga kepercayaan publik.

aparat hukum
{{caption}}
Qodari Tegaskan Hukum Tak Pandang Bulu dalam Penanganan Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menegaskan penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam penanganan Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis, melibatkan prajurit TNI dan anggota Polri aktif.

anti korupsi
{{caption}}
Kejagung Arahkan Pemkab Bekasi Terapkan Skema Pihak Ketiga untuk Pengelolaan Stadion Wibawa Mukti

Kejaksaan Agung RI mendorong Pemkab Bekasi mengadopsi skema pihak ketiga dalam Pengelolaan Stadion Wibawa Mukti untuk efisiensi dan peningkatan pendapatan daerah. Bagaimana model ini akan mengubah wajah olahraga dan ekonomi lokal?

aset daerah
{{caption}}
Terungkap, Polisi Aktif di BGN Jadi Tersangka Korupsi MBG

Kejaksaan Agung telah menetapkan Brigjen Pol LMI, seorang pejabat BGN yang masih aktif sebagai polisi, sebagai tersangka dalam kasus korupsi MBG.

berita update
{{caption}}
Kejati Sumsel Perkuat Pengawasan Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengoptimalkan peran penegak hukum dengan program Jaksa Garda Desa, fokus mengawal program prioritas nasional dan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, demi Sumsel yang lebih berintegritas.

abpednas