Prabowo Pamer Selamatkan Rp31,3 Triliun dalam 1,5 Tahun, Bisa Perbaiki 34 Ribu Sekolah

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp31,3 triliun dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dana tersebut berasal dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, uang rampasan negara, hingga denda administratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung).

"Ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya bahwa hal ini terjadi berkali-kali di dalam pemerintahan yang saya pimpin baru 1,5 tahun ini," kata Prabowo saat menghadiri Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).

Prabowo menjelaskan, penyelamatan uang negara tersebut dilakukan secara bertahap sejak tahun 2025. Pada Oktober 2025, Kejagung berhasil menyelamatkan Rp13,2 triliun yang berasal dari hasil sitaan kasus korupsi minyak kelapa sawit (crude palm oil atau CPO) beserta turunannya.

Kemudian, pada Desember 2025, Kejagung kembali menyerahkan Rp6,6 triliun kepada negara. Dana tersebut berasal dari rampasan negara dalam perkara tindak pidana korupsi serta penagihan denda administratif atas penyalahgunaan kawasan hutan.

Selanjutnya, pada 10 April 2026, Kejagung kembali menyerahkan Rp11,4 triliun yang merupakan hasil denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI.

"Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah Rp31,3 triliun. Ini angka yang sangat besar," jelas Prabowo.

Menurut Prabowo, jumlah uang yang berhasil diselamatkan tersebut sangat signifikan dan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan sektor pendidikan.

Ia menyebut dana sebesar Rp31,3 triliun itu berpotensi digunakan untuk memperbaiki sekitar 34.000 sekolah rusak di seluruh Indonesia.

Presiden juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 pemerintah telah memperbaiki sekitar 17.000 sekolah yang mengalami kerusakan.

"Berarti uang ini bisa dua kali lipat APBN, yang mana sekolah-sekolah berbelas tahun tidak mengalami perbaikan," tuturnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hasil penyelamatan keuangan negara dari kasus korupsi dan pelanggaran administratif diarahkan untuk kepentingan publik, khususnya infrastruktur pendidikan yang selama bertahun-tahun belum tersentuh perbaikan.