Demi Perbaikan 11.000 Sekolah Rusak, Prabowo Bakal Efisiensi Anggaran
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak boleh menyerah dan menunggu hingga puluhan tahun untuk menyelesaikan masalah kerusakan sekolah.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan penghematan anggaran secara terus-menerus demi mempercepat perbaikan sekolah-sekolah rusak di seluruh Indonesia.
Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025), Prabowo menyebut ada sekitar 11.000 sekolah yang perlu segera diperbaiki.
"Kalau kita perbaiki 11.000 mungkin perlu 11.000, mungkin perlu 30 tahun sampai semua sekolah ini bisa diperbaiki," kata Prabowo.
Namun, Prabowo menegaskan, pemerintah tidak boleh menyerah dan menunggu hingga puluhan tahun untuk menyelesaikan masalah kerusakan sekolah.
"Kita tidak boleh menyerah, tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus," sambungnya.
Alokasikan Rp17 Triliun
Ia menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hampir Rp17 triliun untuk perbaikan sekolah. Meski begitu, dana tersebut hanya cukup untuk menyentuh 11.000 sekolah dari total 331.000 sekolah di Indonesia.
"Saya memang menetapkan anggaran. Saya kira kalau dicek cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah, tapi tidak cukup Rp16 triliun ya? Hampir Rp17 triliun. Tapi cukup hal ini mungkin untuk hanya 11.000 sekolah kira-kira. Ini tidak cukup. Sekolah di seluruh Indonesia adalah 331.000 sekolah benar ya Pak Menteri?" tutur Prabowo.
Prabowo bertekad agar sekolah-sekolah rusak bisa segera diperbaiki dalam waktu secepat mungkin, dan terus mencari cara agar kekayaan negara dikelola dengan baik serta tepat sasaran.
"Inilah yang saya sedang pikirkan terus bersama menteri-menteri saya. Terus-menerus saya memikirkan bagaimana kita cari uang, bagaimana kita mengelola kekayaan kita," jelasnya.
Menurut Prabowo, selama ini kekayaan negara banyak yang bocor dan tidak sampai kepada rakyat. Ia pun mengingatkan para pejabat negara agar tidak menyalahgunakan anggaran negara.
"Para pejabat para birokrat diangkat dibiayai oleh negara digaji oleh negara hendaknya anggaran untuk rakyat, anggaran untuk pelayana