Seskab: 16 Ribu Renovasi Sekolah Tuntas 2025, Anggaran Rp17 Triliun Disiapkan

Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkap 16 ribu Renovasi Sekolah tuntas pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun. Ini wujud komitmen pemerintah tingkatkan kualitas pendidikan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya baru-baru ini mengumumkan capaian signifikan dalam sektor pendidikan Indonesia. Ia menyampaikan bahwa sekitar 16.000 unit sekolah telah berhasil direnovasi sepanjang tahun 2025. Inisiatif besar ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan fasilitas pendidikan yang rusak dan kurang memadai di berbagai daerah.

Proyek renovasi masif ini menelan anggaran sebesar Rp17 triliun, yang seluruhnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Langkah strategis ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan. Tujuannya adalah memastikan lingkungan belajar yang layak bagi jutaan siswa di seluruh pelosok negeri.

Pernyataan ini disampaikan Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (27/2). Ia menjelaskan bahwa meskipun pengelolaan sekolah secara umum berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil peran aktif. Intervensi ini dilakukan untuk menanggulangi masalah sekolah rusak yang telah berlangsung lama dan belum tertangani secara optimal.

Intervensi Pusat Percepat Renovasi Sekolah Rusak

Pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani permasalahan sekolah rusak yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pada tahun 2025 saja, sebanyak 16.000 sekolah telah direnovasi secara menyeluruh. Proyek besar ini didukung oleh anggaran fantastis mencapai Rp17 triliun, yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Teddy menjelaskan, renovasi ini merupakan respons terhadap kondisi sekolah yang rusak dan bermasalah sejak lama. Meskipun kewenangan pengelolaan sekolah, seperti SMA di bawah gubernur dan SD/SMP di bawah bupati/wali kota, pemerintah pusat mengambil alih. Intervensi ini dilakukan untuk mempercepat perbaikan yang sebelumnya belum tertanggulangi dengan baik.

Langkah ini diambil mengingat pentingnya fasilitas pendidikan yang layak bagi proses belajar mengajar. Presiden Prabowo Subianto memandang bahwa perbaikan infrastruktur sekolah adalah prioritas. Oleh karena itu, pemerintah pusat turun tangan untuk memastikan ribuan sekolah mendapatkan fasilitas yang memadai.

Beragam Program Pendidikan Berkelanjutan dan Inovatif

Selain fokus pada renovasi fisik, pemerintah juga melanjutkan dan mengembangkan berbagai program pendidikan yang telah berjalan. Program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap berlanjut. Ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah juga memperkenalkan program inovatif seperti Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk menjangkau anak-anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Dalam setahun terakhir, program ini berhasil menjangkau sekitar 16.000 hingga 22.000 siswa di 166 sekolah. Rencananya, tahun ini akan dibangun tambahan 100 sekolah rakyat untuk memperluas jangkauan.

Di bidang pembelajaran digital, pemerintah tidak ketinggalan dengan mendistribusikan 280.000 unit televisi digital. Distribusi ini menyasar 280.000 sekolah sepanjang tahun 2025, dengan rencana peningkatan jumlah pada tahun ini. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung transformasi digital dalam proses belajar mengajar.

Teddy juga menyebutkan rencana program lain seperti Sekolah Garuda dan Sekolah Terintegrasi, serta pembangunan kampus-kampus baru. Berbagai program ini menunjukkan visi pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang komprehensif dan modern.

Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Komitmen Anggaran Pendidikan

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada kesejahteraan para pendidik di Indonesia. Insentif guru honorer telah dinaikkan menjadi Rp400 ribu, yang disebut Seskab Teddy sebagai kenaikan pertama dalam dua dekade terakhir. Selain itu, tunjangan guru non-ASN juga mengalami peningkatan signifikan, dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.

Perubahan juga terjadi pada mekanisme penyaluran tunjangan guru. Jika sebelumnya tunjangan disalurkan melalui transfer ke daerah setiap tiga bulan, kini diubah menjadi penyaluran langsung ke guru setiap bulan. Perubahan ini sesuai dengan instruksi Presiden, bertujuan untuk memastikan tunjangan diterima guru secara lebih cepat dan efisien.

Terkait isu pengurangan anggaran pendidikan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Teddy menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Anggaran pendidikan telah disepakati bersama DPR dan pemerintah pada tahun sebelumnya untuk digunakan pada 2026. Alokasi anggaran tersebut, termasuk peruntukannya, sudah jelas dan tidak terpengaruh.

Seskab Teddy Indra Wijaya secara tegas menyatakan bahwa tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semua program yang sudah berjalan tetap dilanjutkan, bahkan beberapa di antaranya diperluas dan ditambah. Hal ini menunjukkan kesinambungan dan peningkatan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan.

Sumber: AntaraNews