Pengamat Tegaskan Pelibatan TNI dalam Koperasi Merah Putih Sesuai Amanat Presiden Prabowo

Pelibatan TNI dalam program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari komitmen mendukung percepatan pembangunan ekonomi desa sesuai arahan Presiden Prabowo.

Pengamat: Pelibatan TNI dalam Koperasi Merah Putih Sesuai Amanat Presiden Prabowo

Pengamat politik sekaligus Dosen Hubungan Sipil Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia, RAj Mayyasari Timur Gondokusumo, memberikan pandangannya terkait pelibatan TNI dalam program Koperasi Merah Putih. Ia menilai keterlibatan ini sejalan dengan koridor dan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto, menepis isu miring yang beredar di masyarakat.

Keterlibatan personel TNI, dari tingkat atas hingga Bintara Pembina Desa (Babinsa) di desa, dianggap sebagai wujud kesiapan dan komitmen penuh. Hal ini bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Mayyasari menanggapi spekulasi yang menyebut program Koperasi Merah Putih hanya dimanfaatkan sebagai alat politik. Ia menekankan bahwa peran TNI murni untuk pengawasan dan penguatan ekonomi nasional, bukan untuk kepentingan tertentu.

Peran Strategis TNI dalam Pengawasan Koperasi Merah Putih

Mayyasari menjelaskan bahwa TNI memiliki kapasitas pengawasan yang sangat luas, menjangkau hingga ke pelosok daerah. Jaringan personel yang tersebar ini memungkinkan pemantauan optimal terhadap seluruh proses pembangunan infrastruktur dan operasional koperasi.

Dengan pengawasan ketat, diharapkan kinerja Koperasi Merah Putih dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat fondasi perekonomian di tingkat pedesaan secara berkelanjutan.

Pengawasan yang dilakukan TNI tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas. Tujuannya adalah agar setiap tahapan program memberikan dampak positif maksimal bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuannya.

Menepis Isu Politik: Mandat Koordinasi Wakil Panglima TNI

Isu lain yang mencuat adalah dugaan bahwa program Koperasi Merah Putih dimanfaatkan sebagai kendaraan politik bagi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita. Mayyasari dengan tegas membantah spekulasi tersebut, menegaskan bahwa peran tersebut murni penugasan.

Menurut Mayyasari, Jenderal Tandyo Budi Revita hanya menjalankan tugas koordinasi antara TNI dengan berbagai instansi terkait yang terlibat dalam program ini. Peran koordinasi ini sangat vital untuk memastikan kelancaran dan efektivitas pembangunan koperasi di daerah.

"Menurut saya, kehadiran Wakil Panglima TNI Jendral Tandyo Budi Revita dalam kegiatan program percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, bukan manuver langkah politik untuk sebuah jabatan," ujar Mayyasari. Ini menunjukkan bahwa perannya adalah murni fungsional dan sesuai dengan arahan pimpinan negara.

Pelibatan TNI dalam Koperasi Merah Putih, lanjut Mayyasari, adalah murni untuk mendukung program pemerintah. Ini merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang bertujuan membantu tugas pemerintah daerah dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: AntaraNews