Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Dewa United vs Persib Bandung: Pangeran Biru Comeback Fantastis demi Petik Poin

{{caption}}
Prabowo Pimpin Ratas Percepat Bangun Giant Sea Wall Pantura, Lindungi Kawasan Pesisir Utara Jawa

{{caption}}
Menteri HAM: 15 Warga Sipil Tewas Akibat Baku Tembak TNI-Polri dengan TNPPB di Papua

{{caption}}
Selain Tingkatkan Gizi Anak Sekolah, MBG Juga Dongkrak Penghasilan Pekerja Pabrik Tahu

{{caption}}
BGN Sebut Daftar Menu MBG yang Sering Bikin Anak Sakit Perut, Muntah Hingga Diare

{{caption}}
25% Perkara Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa, KPK: Dirancang Sejak Awal

Topik Terkait
{{caption}}
Ketua MPR Nilai Usulan Ambang Batas Parlemen 7 Persen Terlalu Tinggi

Meski begitu, dia mengatakan bahwa ambang batas parlemen masih tetap dibutuhkan sebagai syarat.

{{caption}}
Polemik Ambang Batas Parlemen: Gerindra Pantau Uji Materi dan Harapkan Sistem Efisien

Partai Gerindra menyatakan masih menunggu perkembangan uji materi terhadap ketentuan ambang batas parlemen 4 persen, sembari mendorong proses politik yang lebih efisien di Indonesia.

{{caption}}
Ketua MPR Sebut Parliamentary Threshold Tidak Perlu Diubah, Ini Alasannya

Hal itu dia sampaikan, menanggapi usulan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta politikus PBB, Yusril Ihza Mahendra.

{{caption}}
Anggota DPR Tanggapi Putusan MK: Presidential Threshold 20 Persen Implementasi UUD 1945

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin mengatakan pihaknya menetapkan ambang batas presiden sesuai UUD 1945.

{{caption}}
MK Hapus Presidential Threshold 20%, Semua Partai Peserta Pemilu Berhak Usung Paslon Capres-Cawapres

MK memutuskan semua partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

{{caption}}
Pakar Hukum Apresiasi Putusan MK: Cegah Monopoli Calon Kepala Daerah

Pakar hukum menilai putusan MK ini baik bagi demokrasi dan bisa mencegah monopoli pencalonan kepala daerah.

{{caption}}
PPP Gugat Ambang Batas Parlemen ke MK

Hakim meminta Pemohon memberikan alasan yang kuat atas permohonannya mengingat pasal tersebut sudah sering diuji dan diputus MK.

{{caption}}
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus untuk Konversi Perolehan Suara Jadi Kursi di DPR

Kondisi yang dialami PPP di Pemilu 2024 telah menimbulkan ketidakadilan.

PPP
{{caption}}
Jaga Suara Rakyat, Rektor UMJ Minta Putusan MK soal Penghapusan PT Diberlakukan 2024

Dengan diterapkannya parliamentary threshold sebesar 4%, berdampak kepada banyak suara rakyat tidak dipakai.

{{caption}}
Pakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan

Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari.

{{caption}}
VIDEO: Kejutan MK! Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah untuk Pemilu 2029, Tetap Berlaku di 2024

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan tentang ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

{{caption}}
Anies Tanggapi Putusan Ambang Batas Parlemen Diubah di Pemilu 2029: Itu Namanya Fair Play

Anies-Cak Imin menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen harus diubah

{{caption}}
Usulan Ambang Batas Parlemen 7 Persen, PKS: Cukup 4 Persen Tak Perlu Naik

Menurut Kholid, ambang batas parlemen dibutuhkan sebagai mekanisme menjaga stabilitas politik di parlemen. politik di DPR bisa semakin besar.

{{caption}}
PKB Tegaskan Ambang Batas Parlemen Tetap Dibutuhkan Meski Ada Putusan MK

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan partainya meyakini ambang batas parlemen masih krusial untuk stabilitas politik nasional, meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terbaru.

{{caption}}
PDI Perjuangan Kaji Ulang Ambang Batas Parlemen, Dorong Demokrasi Efektif

PDI Perjuangan mengkaji ulang ambang batas parlemen dalam RUU Pemilu. Ini demi memastikan sistem demokrasi Indonesia efektif dan stabil, serta mengoptimalkan representasi politik.

{{caption}}
Komisi II DPR: Parliamentary Threshold Kunci Partai Sehat dan Pemerintahan Efektif

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Parliamentary Threshold krusial demi mewujudkan partai politik yang terlembaga kuat dan pemerintahan yang efektif di Indonesia.

{{caption}}
PBB Tolak Ambang Batas Parlemen Tinggi, Sebut Merugikan Rakyat dan Kaum Marginal

Partai Bulan Bintang (PBB) menolak keras ambang batas parlemen yang tinggi, menegaskan kebijakan tersebut merugikan masyarakat luas, terutama kaum marginal, dan menyerukan perubahan.

{{caption}}
Respons Yusril, Dasco Singgung Partai yang Enggak Pernah Dapat Ambang Batas Parlemen

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai ada plus minus jika ambang batas parelemen atau parliamentary threshold dihapus oleh MK.

{{caption}}
Jimly Asshiddiqie Tegaskan Pentingnya Independensi Kekuasaan Kehakiman Jaga Demokrasi

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

{{caption}}
Jimly Ashhiddiqie Tekankan Pentingnya Independensi Kehakiman untuk Demokrasi Hukum

Ketua MK pertama, Jimly Ashhiddiqie, menyerukan pentingnya menjaga independensi kehakiman demi keberlanjutan demokrasi hukum Indonesia, bahkan di tengah kondisi kesehatan yang menantang.

{{caption}}
Soroti 'Ruang Gelap' Syarat Layanan Seluler, Hakim Saldi Isra Bawa Kartu Perdana ke Sidang MK

Dalam persidangan yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (16/4), Saldi bahkan membawa langsung bukti fisik berupa kartu perdana.

{{caption}}
MK Tolak Uji UU Polri, Permohonan Masa Jabatan Kapolri Dinilai Kabur

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji Undang-Undang Polri terkait masa jabatan Kapolri, menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur.

{{caption}}
Anwar Usman Plong Tinggalkan MK: Purnabakti dengan Nama Baik Dipulihkan PTUN

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.

{{caption}}
Anwar Usman Pingsan Usai Wisuda Purnabakti Hakim Konstitusi, Langsung Dibopong Pegawai MK

Saat kirap, Anwar terlihat dipapah oleh istri dan pegawai MK dengan langkah yang melambat.