LIVE

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus untuk Konversi Perolehan Suara Jadi Kursi di DPR

Kondisi yang dialami PPP di Pemilu 2024 telah menimbulkan ketidakadilan.

ppp
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus untuk Konversi Perolehan Suara Jadi Kursi di DPR
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus untuk Konversi Perolehan Suara Jadi Kursi di DPR (merdeka.com)

PPP diketahui gagal melaju ke Parlemen karena tak terpenuhinya ambang batas parlemen.

PPP Gelar Kampanye Nasional
PPP Gelar Kampanye Nasional © 2024 maverick

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus untuk Konversi Perolehan Suara Jadi Kursi di DPR

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kebijakan khusus agar mengonversi perolehan suara nasional PPP di Pemilihan Legislatif atau Pileg 2024 menjadi kursi di DPR RI.

pasangan Capres-Cawapres Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud saat mengahadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024).Dalam Sidang tersebut beragendakan putusan perselisihan hasil Pilpres 2024.Liputan6.com/Angga Yuniar
pasangan Capres-Cawapres Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud saat mengahadiri sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024).Dalam Sidang tersebut beragendakan putusan perselisihan hasil Pilpres 2024.Liputan6.com/Angga Yuniar © 2024 maverick

Hal ini disampaikan PPP dalam sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg 2024 perkara nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Panel 1 Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat (3/5/2024).


Adapun PPP diketahui gagal melaju ke Parlemen karena tak terpenuhinya ambang batas parlemen (parlemen threshold) 4 persen. Sedangkan, suara PPP hanya 5.878.777 suara atau 3,87 persen.

Berdasarkan rekap nasional KPU pada 20 Maret 2024, perolehan suara nasional dalam Pemilu 2024 ialah sebanyak 151.796.631 dengan ambang batas parlemen 4 persen suara sah atau 6.071.865 suara sah. Sehingga suara PPP kurang 193.088 suara.


"Bahwa oleh karena itu, MK untuk mewujudkan dan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan kepastian hukum yang adil agar memberikan kebijakan khusus kepada Pemohon yaitu memerintahkan Termohon (KPU) untuk mengonversi perolehan suara sah dapil anggota DPR RI yang diperoleh oleh pemohon 5,8 juta di Pemilu 2024 menjadi kursi DPR RI," kata Kuasa Hukum PPP Iqbal Tawakkal Pasaribu.

Iqbal menyatakan, kondisi yang dialami PPP di Pemilu 2024 telah menimbulkan ketidakadilan. Terlebih, MK sebelumnya telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen 4 persen inkonstitusional.

"Hal demikian telah jelas mengabaikan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin pasal 1 ayat 2 UUD 1945," katanya.


Menurut Iqbal, PPP mengalami kondisi ketidakpastian hukum karena terjadi penundaan penghapusan ambang batas parlemen 4 persen di 2024. Mengingat, perolehan suara PPP pada Pemilu 2024 hanya selisih sedikit dari ambang batas parlemen yang ditentukan, namun tak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR RI.

"Suara pemohon yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR ri tersebut merupakan bentuk pengabaian dan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat yang telah nyata menyakiti hati dan mengabaikan keberagaman kemerdekaan aspirasi umat dan ulama," kata dia.


Lebih lanjut, Iqbal menuturkan apabila suara sebesar 5.878.777 yang diberikan pemilih kepada PPP pada pemilu 2024 tidak dikonversi menjadi kursi DPR RI, maka aspirasi politik umat dan ulama bakal beralih pada parpol lain yang tidak seideologi.

"Aspirasi umat tidak terwakili sehingga menjadi tereduksi, terbuang dan terabaikan," ucapnya.


"Parpol lain yang diuntungkan karena pemohon tidak dikonversi menjadi kursi akan beralih pada partai yang seideologi di antaranya PDI-P nasdem dan Golkar," tandasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
W
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Aset Hanania Group Disita untuk Bayar Ganti Rugi Jemaah

{{caption}}
Viral Warga Kecewa Jokowi Batal ke Lampung Timur, Tolak Bingkisan Sembako

{{caption}}
Seskab Teddy Sebut Difabel Bisa Ikut Program Magang Nasional

{{caption}}
Pita Hitam IDI NTT Kenang Dokter Icha

{{caption}}
Nadiem Makarim Hadapi Sidang Vonis Hari Ini

{{caption}}
Nyawa Terus Melayang, Truk Rem Blong Tak Pernah Benar-Benar Teratasi

Topik Terkait
{{caption}}
PPP Gugat Ambang Batas Parlemen ke MK

Hakim meminta Pemohon memberikan alasan yang kuat atas permohonannya mengingat pasal tersebut sudah sering diuji dan diputus MK.

Ambang Batas Parlemen
{{caption}}
Mardiono: MK Belum Memenuhi Keadilan Terhadap PPP

Diungkapkan Mardiono, sidang terbuka yang dilaksanakan di MK tidak membatasi waktu.

PPP
{{caption}}
FOTO: Ekspresi Mardiono Kecewa Gugatan PPP Ditolak MK, Siap Tempuh Jalur Hukum dan Politik

PPP menilai MK tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif sehingga keputusan diberikan tak mengakomodir keadilan rakyat memilih PPP.

Partai Persatuan Pembangunan
{{caption}}
PPP Kecewa Gugatan Sengketa Hasil Pileg 2024 Ditolak: MK Tidak Bisa Beri Rasa Keadilan

PPP menilai MK tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif sehingga keputusan diberikan tak mengakomodir keadilan rakyat memilih PPP.

ppp lolos parlemen
{{caption}}
Mardiono Jawab Hasyim: Upaya PPP Belum Berakhir, Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Mardiono tetap optimis masih banyak ruang bagi PPP untuk berjuang. Termasuk ruang hukum dan politik.

Muhammad Mardiono
{{caption}}
Jalan PPP Menuju Senayan Makin Teracam Kandas

Terdapat 19 titik yang menjadi objek sengketa, namun MK menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat.

PPP
{{caption}}
Begini Permohonan PPP ke MK Usai Gagal Masuk Senayan, Minta Suara Dikonversi jadi Kursi

PPP gagal memenuhi syarat 4 persen suara untuk bisa lolos parlemen

PPP
{{caption}}
PPP Minta Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS Papua Pegunungan, Ini Alasannya

PPP menyatakan, suaranya untuk Pileg 2024 DPR RI di Papua Pegunungan berpindah ke PKB, Garuda dan PKN.

PPP
{{caption}}
Gugat Hasil Pileg 2024 di Sumut, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda

PPP meminta MK membatalkan keputusan KPU soal hasil Pileg 2024.

Pileg 2024
{{caption}}
PPP Minta Dukungan PKB untuk Lolos 'Parlementary Threshold' di MK

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap PPP lolos ambang batas parlemen dari perjuangannya di MK.

PKB
{{caption}}
Sidang Sengketa Pileg di MK, PPP Klaim Banyak Suara Pindah ke Partai Garuda di Banten

PPP membawa kasus di provinsi Banten untuk Pileg DPR RI dan Tangerang untuk DPRD di sidang sengketa Pileg.

sidang sengketa pileg
{{caption}}
Arsul Sani Jadi Hakim MK, Gugatan PPP Bebas Konflik Kepentingan?

PPP hanya meraih 3,87 persen suara dalam pemilu 2024

Arsul Sani
{{caption}}
Mardiono Targetkan PPP Sulsel Raih Kursi Terbanyak di Pemilu Mendatang, Optimis Kembalikan Kejayaan Partai

Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menargetkan peningkatan perolehan **Target Kursi PPP Sulsel** di Pemilu Legislatif mendatang, optimis mengembalikan kejayaan partai setelah pelantikan pengurus baru DPW PPP Sulawesi Selatan.

dprd sulsel
{{caption}}
Mardiono Tegaskan Kader PPP Dukung Program Pemerintah Demi Kemajuan Bangsa

Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menekankan pentingnya kader PPP Dukung Program Pemerintah yang pro-rakyat demi memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ekonomi nasional
{{caption}}
Kisruh Internal Memanas, Dua Petinggi PPP Dilaporkan ke Polisi

Konflik internal PPP memasuki babak baru. Dua orang petinggi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pemalsuan dokumen dan KTA.

agus suparmanto
{{caption}}
Taj Yasin Respons Didesak Mundur dari Sekjen PPP Jateng: Baru Wacana di Medsos, Belum Ada Pembahasan Internal Partai

Taj Yasin menyebut desakannya mundur terkait hanya wacana beredar di media sosial. Sebab sampai saat ini, menurut Taj Yasin, belum ada bahasan di internal PPP.

berita kontributor
{{caption}}
PN Jakarta Pusat Tolak Eksepsi Mardiono, Gugatan Muktamar PPP Berlanjut ke Pembuktian Pokok Perkara

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, proses hukum dipastikan berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

berita update
{{caption}}
Gubernur Gorontalo dan Ketum PPP Bahas Strategi Pengembangan Potensi Gorontalo untuk Kemajuan Daerah

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bertemu Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono membahas strategi pengembangan potensi Gorontalo. Pertemuan ini diharapkan membuka peluang investasi demi kemajuan daerah dan memperkuat kolaborasi.

bone bolango
{{caption}}
MK Tolak Gugatan, Batas Usia Minimal Calon Kades Tak Berubah

MK memastikan batas usia minimal calon kepala desa (kades) tetap 25 tahun.

kepala desa
{{caption}}
Di Sidang MK, Guru Curhat soal PHK Massal Usai Program MBG

Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026.

apbn 2026
{{caption}}
MK Gelar Sidang Uji Materi UU Peradilan Agama, Polemik Isbat Awal Ramadhan Mencuat

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Peradilan Agama terkait penetapan isbat awal dan akhir Ramadhan, memicu perdebatan metode hisab dan rukyat yang krusial.

hukum islam
{{caption}}
Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru: Dasco Tegaskan Tak Hanya Bergantung DPR

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

apindo
{{caption}}
Dharma Pongrekun Desak MK Tinjau Ulang UU Kesehatan Demi Kedaulatan Bangsa

Dharma Pongrekun mendesak MK meninjau ulang UU Kesehatan, khawatir berpotensi mengancam kedaulatan bangsa, terutama terkait amandemen IHR WHO dan kebebasan berkeyakinan.

bssn
{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk