Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Mahfud mengetahui apa apa saja yang menjadi rahasia dan tidak.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD tak setuju dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut debat ketiga Pilpres 2024 terlalu banyak serangan pribadi.
Mahfud menilai pertanyaan yang diajukan kepada capres Prabowo Subianto bukan menyangkut intelijen dan strategi penyerangannya yang sifatnya rahasia negara.
"Ya mungkin, kalau penilaian presiden. Kalau saya sih enggak (menyerang personal). Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar. Enggak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan," jelas Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/1).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menilai, urusan anggaran pertahanan bukan sesuatu yang bersifat rahasia negara. Mahfud mengatakan, dirinya merupakan mantan Menteri Pertahanan sehingga mengetahui mana pertanyaan yang sifatnya rahasia dan tidak.
Untuk itu, dia menerangkan, pertanyaan yang dilontarkan dua capres lain kepada Prabowo tidak ada yang harus dirahasiakan.
Pasalnya, kata Mahfud, pertanyaan yang diajukan kepada Prabowo hanya terkait penggunaan anggaran untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Kalau bicara soal anggaran, kalau anggarannya segitu, situasi anu-nya begitu, kan itu bukan rahasia. Enggak ada, enggak ada dari yang kemarin yang harus dirahasiakan pertanyaannya itu. Kalau saya ya, kan saya mantan Menhan juga. Mana yang rahasia? Saya tahu mana UU yang (soal) rahasia (data negara)," jelasnya.
“Enggak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan. Itu kan soal alutsista," sambung Mahfud.
Dia juga enggan membahas masalah pertahanan dengan Prabowo di ruang tertutup. Menurut Mahfud, pembicaraan dalam ruang tertutup bukan debat.
"Enggak bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya Rembugan, bukan debat," ucapnya.
Mahfud menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) apabila ada format debat yang ingin diubah. Dia mengaku siap mengikuti aturan debat yang dibuat KPU.
"Ya terserah KPU, saya manut saja. Ada yang ngatur," pungkas Mahfud.
Sebelumnya, Jokowi mengomentari pelaksanaan debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Minggu (7/1) malam yang dirasa kurang menampilkan substansi dan visi para calon presiden (capres).
Jokowi juga menyoroti soal saling serang antar capres dalam debat tersebut.
"Yang pertama, saya memang melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya enggak apa-apa, asal (itu soal) kebijakan. Asal policy. Asal visi ya enggak apa-apa," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Serang, Banten, Senin (8/1/).
"Tapi, kalau yang sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, dan lain-lain, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton," ujar dia.
Oleh karena itu, menurut Presiden, kemungkinan ada banyak orang kecewa dengan jalannya debat capres pada Minggu malam.
Presiden Jokowi kemudian meminta agar debat pilpres selanjutnya diformat dengan lebih baik lagi.
"Ada rambu-rambu sehingga hidup, saling menyerang enggak apa-apa tapi (soal) kebijakan, policy, visinya yang diserang," ujar Jokowi.
"Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak perlu. Enggak, enggak baik, tidak mengedukasi," imbuh dia.
Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Mahfud mengetahui apa apa saja yang menjadi rahasia dan tidak.
Mahfud Md tak sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi tentang debat capres berisi serangan personal.
Baca Selengkapnya
Jokowi berjanji akan segera menetapkan pengganti Mahfud paling lama tiga hari.
Baca Selengkapnya
Mahfud mengungkap akan mundur sebagai Menko Polhukam secara baik-baik
Baca Selengkapnya
Mahfud MD mengucapkan terima kasih kepada Preside Jokowi usai debat Cawapres 2024
Baca Selengkapnya
Ada tiga hal disampaikan Mahfud saat mengajukan pengunduran diri kepada Jokowi.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD menyiapkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
Baca Selengkapnya
Mahfud bakal menyampaikan langsung pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Hasil dari hak angket dapat memberikan sanksi pemakzulan untuk presiden.
Baca Selengkapnya
Menjadi seorang Menko Polhukam tak selamanya membuat kinerja seorang Mahfud Md mulus.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi