Legislator Jabar Dorong Revisi RTRW Kuningan Perkuat Konservasi Lingkungan

Anggota DPRD Jabar Ika Siti Rahmati menyarankan revisi RTRW Kuningan untuk memperkuat kebijakan pembangunan berbasis konservasi, memastikan alokasi kawasan selaras dengan RTRW provinsi dan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ika Siti Rahmati, menyarankan agar revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuningan dimanfaatkan secara optimal. Revisi ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang berbasis konservasi lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat menyelaraskan tata ruang daerah dengan kebijakan strategis di tingkat provinsi dan nasional.

Penyelarasan RTRW ini merupakan amanat penting dari kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang bersifat dinamis, terutama dalam penetapan alokasi luasan kawasan. Penyesuaian ini krusial untuk memastikan bahwa alokasi kawasan yang ditetapkan di Kuningan sesuai dengan RTRW provinsi dan nasional. Tujuannya adalah agar kebijakan tata ruang Kabupaten Kuningan tidak bertentangan dengan perencanaan ruang di tingkat yang lebih tinggi.

Meski dinamika kebijakan tata ruang tidak dapat dihindari karena adanya perkembangan strategis baru, arah kebijakan konservasi di Kabupaten Kuningan tidak akan bergeser. Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kawasan lindung tetap menjadi prioritas utama. Hal ini ditegaskan sebagai bagian penting dalam proses penyusunan tata ruang wilayah tersebut.

Penyelarasan Kebijakan Tata Ruang untuk Konservasi

Ika Siti Rahmati menekankan bahwa revisi RTRW Kabupaten Kuningan adalah momentum strategis untuk mencegah alih fungsi lahan yang berpotensi merusak lingkungan. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi lahan mendukung keberlanjutan ekosistem. Kawasan lindung berupa hutan konservasi telah ditetapkan dan harus dipertahankan.

Dinamika kebijakan tata ruang yang terus berkembang di tingkat nasional maupun provinsi membuat penyelarasan ini menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, Kabupaten Kuningan dapat memiliki rencana tata ruang yang adaptif namun tetap berpegang teguh pada prinsip konservasi. Ini juga memastikan tidak adanya pertentangan kebijakan antar tingkatan pemerintahan.

Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kawasan lindung, termasuk hutan konservasi, tidak pernah bergeser. Prioritas utama dalam penyusunan tata ruang adalah mempertahankan dan memperkuat fungsi konservasi. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam melindungi aset lingkungan yang berharga di Kuningan.

Peran Strategis Gunung Ciremai dan Konservasi Lingkungan

Anggota DPRD Jabar tersebut juga menyoroti posisi strategis kawasan penyangga Gunung Ciremai yang memiliki peran vital sebagai pelindung ekosistem. Dalam revisi RTRW, kawasan ini tetap diarahkan sebagai sabuk hijau dengan pemanfaatan yang sangat terbatas. Ini adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan alam.

Gunung Ciremai merupakan salah satu ikon penting Jawa Barat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan tata ruang. Penetapan sebagai sabuk hijau akan meminimalisir dampak negatif dari aktivitas manusia. Upaya ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi meluncurkan skema pemulihan ekosistem di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Skema ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar. Keterlibatan warga diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam upaya reboisasi.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pemulihan Ekosistem

Dalam skema pemulihan ekosistem Gunung Ciremai, masyarakat sekitar akan dilibatkan secara langsung sebagai garda terdepan reboisasi. Mereka akan diberikan upah bulanan serta bantuan modal ternak. Kebijakan ini menunjukkan pendekatan holistik dalam konservasi yang juga memperhatikan kesejahteraan ekonomi warga.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar warga sekitar, terutama akses air bersih, harus menjadi prioritas utama. Ia juga meminta penghentian aktivitas penyedotan air secara ilegal di kawasan taman nasional tersebut. Ini adalah langkah krusial untuk menjaga ketersediaan sumber daya air.

Masyarakat di sekitar gunung akan menjadi bagian integral dari program reboisasi yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setiap individu yang terlibat akan digaji Rp1,5 juta per bulan dan diberikan 3-4 ekor domba. Inisiatif ini tidak hanya mendukung penghijauan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi lokal.

Sumber: AntaraNews