LIVE

KPK Sambangi Markas PKB, Ada Apa?

KPK menyambangi Kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta, Senin (19/5).

kpk
KPK Sambangi Markas PKB
KPK Sambangi Markas PKB (Istimewa)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta, Senin (19/5). Diketahui, kunjungan kali ini bertujuan untuk mengkaji soal tingginya biaya partai politik dan upaya pencegahan tindak rasuah dari unsur partai. 

Menanggapi kunjungan tersebut, Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik niatan lembaga antirasuah untuk mendiskusikan bagaimana partai mengelola partai politik yang selama ini dilakukan PKB. 

"Terima kasih tim KPK sudah hadir di kantor kami. Ini tentu hal yang baik bagaimana PKB ini terbuka bagi siapapun, karena memang keterbukaan publik ini penting, termasuk juga mendiskusikan tata kelola partai," kata Cucun seperti dikutip dari keterangan tertulis diterima.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat itu secara khusus menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia. Hal itu berbanding terbalik dengan dana bantuan politik (Banpol) dari pemerintah yang relatif kecil.

"Regulasi penggunaan dana Banpol saat ini tidak fleksible untuk menjalankan proses kaderisasi kader Parpol. Jadi yang terjadi itu kebingungan partai politik untuk penyerapan. Misalnya seperti membantu pesantren, itu tidak boleh pakai Banpol karena terikat oleh Permendagri tentang pengeluaran dana Banpol," jelas Cucun.

Dalam diskusi tersebut, Cucun memaparkan urgensi dana Banpol dinaikkan dengan alokasi penggunaan yang lebih fleksibel. Sebab tingginya biaya Pemilu bisa ditekan dengan memperkuat kemandirian Parpol.

"Kuncinya itu adalah kemandirian Parpol. Dan itu bisa diwujudkan dengan misalnya dana Banpol dinaikkan. KPK sendiri kita tahu sudah beberapa kali memberikan rekomendasi dana Banpol naik sampai Rp12.000," ungkap Cucun.

Mahalnya Pesta Demokrasi

Sementara itu, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menegaskan jika pesta demokrasi di Indonesia berbiaya mahal. Secara khusus, dia menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024 yang oleh banyak pakar disebut Pemilu paling brutal.

"Memang sudah lama PKB menawarkan kepada sehumlah partai, pemerintah dan sebagainya bagaimana perta demokrasi kita baik Pilpres, Pileg, Pilkada, bahkan Pilkades itu (menerapkan) demokrasi yang efisien, efektif dan berbiaya murah," pungkas pria karib disapa Cak Udin itu.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut hadir petinggi PKB lain, antara lain Waketum DPP PKB M. Rano Alfath, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, serta Wasekjen DPP PKB Zainul Munasichin dan Muhlisin Erce. 

Sedangkan dari pihak KPK, hadir Fungsional Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Ibrahim Khan, Elih Dalilah, Sheila F. A, Aurelia N, serta Ardiansyah.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Daftar Hoaks Pembagian Bantuan Mencatut Tokoh Terkenal, Awas Penipuan Makin Canggih

{{caption}}
Penyebab IHSG Anjlok 3,54% Hari Ini 21 Mei 2026

{{caption}}
PlayStation 5 Pro Masuk Indonesia, Harganya Bikin Mikir Dua Kali

{{caption}}
Prabowo Depan Puan di DPR Pilu Hati Saya, Kadang PDIP Kritiknya Keras Banget

{{caption}}
Perintah Prabowo ke Purbaya Ganti Pemimpin Bea Cukai Jika Tak Becus Kerja!

{{caption}}
Perintah Terakhir untuk Masinis KA Argo Anggrek Sebelum Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Dorong Lembaga Khusus Pengawas Kaderisasi Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

KPK
{{caption}}
KPK Soroti Lemahnya Rekrutmen Parpol Pasca Kasus Korupsi Bupati Lampung Tengah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya rekrutmen parpol dan tingginya biaya politik usai kasus Bupati Lampung Tengah. Apa akar masalahnya?

Bupati Lampung Tengah
{{caption}}
Temui Prabowo 2,5 Jam di Istana, PKS Bahas Kualitas Demokrasi Tanpa Biaya Tinggi

Pertemuan selama 2,5 jam itu penuh dengan suasana ramah tamah, sekaligus PKS memperkenalkan kepengurusan partai yang baru.

PKS
{{caption}}
Anggota DPR Gerindra Dukung Kenaikan Dana Parpol: Biar Tak Lagi Rekrut Kader Instan

Politisi Gerindra ini menilai, partai politik membutuhkan biaya untuk melakukan kaderisasi

Dana Parpol
{{caption}}
KPK dan PKB Bertemu Bahas Tata Kelola sampai Wacana Kenaikan Dana Bantuan Parpol

KPK menggelar pertemuan dengan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk mendiskusikan tata kelola partai politik.

PKB
{{caption}}
Demi Cegah Korupsi, KPK Kaji Pembiayaan Partai Politik

KPK berharap partai politik terbuka menyampaikan data dan fakta yang dihadapi di lapangan.

KPK
{{caption}}
PKB Dukung Ide Prabowo Perbaiki Sistem Politik, Gubernur Dipilih DPRD dan Pileg-Pilpres Dipisah

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi

Prabowo
{{caption}}
Terang-terangan, Cak Imin Ungkap 1 Suara di Pilkada Harganya Rp300 Ribu

Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?

Muhaimin Iskandar
{{caption}}
Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diubah Jadi Lebih Manusiawi: Kompetisinya Sadis, Uang Jadi Panglima

Menurut Cak Imin, sejatinya pesta demokrasi dibuat senyaman dan seaman mungkin

Cak Imin
{{caption}}
PKB: Pemilu Biayanya Besar dan Mahal

Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.

PKB
{{caption}}
Cak Imin Ungkap Biaya Politik di Jakarta Sentuh Rp40 M: Caleg Miskin Masa Depan Suram

Menurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.

Pilpres 2024
{{caption}}
KPK Tangani 1.880 Kasus Korupsi Selama 22 Tahun, Mayoritas Pelaku Laki-Laki

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

berita update
{{caption}}
KPK Geledah Rumah Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko, Sita 3 Jeep Hardtop dan 1 Alphard

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.

berita update
{{caption}}
Noel Eks Wamenaker Protes Soal Tuntutan 5 Tahun Penjara, KPK: Protes Terus

KPK menjelaskan alasan tuntutan 5 tahun penjara terhadap Noel Ebenezer dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

berita update
{{caption}}
KPK Jelaskan Alasan Pasal Noel Eks Wamenaker Bergeser dari Pemerasan ke Suap

KPK menjelaskan alasan penggunaan pasal suap dalam tuntutan terhadap Noel Ebenezer dalam perkara korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

berita update
{{caption}}
Blak-blakan KPK Ungkap Alasan Panggil Muhadjir Effendy di Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK mengungkap, alasan utama penyidik memeriksa Muhadjir adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya teknis pembagian kuota haji di Kementerian Agama.

korupsi kuota haji 2024
{{caption}}
KPK Soroti Pengadaan Proyek Aceh Minim Tender, Mayoritas Penunjukan Langsung

KPK menyoroti pengadaan proyek di Aceh yang sangat minim tender. Dominasi penunjukan langsung memicu perhatian khusus KPK, mengindikasikan 'red flag' potensi kecurangan. Ini menjadi fokus utama KPK.

aceh
{{caption}}
Momen Menegangkan 1,5 Jam Evakuasi Bocah Terjepit di Parit Saat Ambil Bola

Petugas rescue Dinas Pemadam Kebakaran (damkar) Palembang harus berjibaku dengan waktu untuk segera mengevakuasi korban.

berita kontributor
{{caption}}
Hoaks Kabar OTT Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya!

Sebelumnya beredar kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) menerpa Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya.

badan gizi nasional
{{caption}}
Wamen HAM Mugiyanto Dorong Revisi UU HAM agar Lebih Relevan dengan Zaman

Dia menyebut saat ini, revisi UU HAM kini telah memasuki tahapan prolegnas untuk kemudian dibahas DPR RI.

berita kontributor
{{caption}}
Sapi Jumbo Simental 1 Ton Asal Cisarua Bandung Dibeli Presiden Prabowo Seharga Rp110 Juta

Transaksi tersebut sudah disepakati dan saat ini sapi masih dititipkan di kandangnya untuk mendapatkan perawatan maksimal.

berita kontributor
{{caption}}
Membedah Ancaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Digital Indonesia

Pembajakan digital masih menjadikan situs web independen sebagai kanal utama untuk mendistribusikan konten ilegal secara masif.

berita update
{{caption}}
Konflik Timur Tengah Masih Memanas, WFH Jumat Resmi Diperpanjang

pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif bagi masyarakat. Airlangga mengatakan insentif ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

asn