Keluarkan SE, PDIP Larang Kader Punya Bisnis SPPG MBG

Presiden Prabowo Subianto instruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai petunjuk teknis dan menyasar kelompok yang membutuhkan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menekankan pentingnya kepatuhan aturan bagi mitra Program Makan Bergizi Gratis demi kualitas di desa.

BGN menegaskan pengadaan bahan baku dialokasikan dengan biaya Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per porsi harus dilakukan dengan jujur tanpa adanya kecurangan.

Menurut Teddy, alokasi dana tersebut telah melalui prosedur konstitusional dan disepakati bersama pemerintah serta DPR RI dalam pembahasan APBN sebelumnya.

Bila hal itu tetap dilakukan, sanksi berat akan diterima.

Program MBG digulirkan Presiden Prabowo sebagai cara intervensi kebijakan agar gizi anak anak Indonesia membaik.

Nanik menyerahkan detailnya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebab alokasi pos anggaran dikendalikan Purbaya.

Ia menyebut, perpres tersebut dalam waktu dekat akan dipublikasikan dan didistribusikan kepada seluruh penyelenggara MBG untuk segera diterapkan.

Sebagai sorotan terhadap potensi penyalahgunaan program yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.

Desakan itu terjadi saat raker bareng Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN RI dan Kepala BPOM.

Menurut Irma, niat program MBG sebenarnya sangat mulia, yakni untuk memberikan asupan gizi yang dibutuhkan bagi anak-anak.

Badan Gizi Nasional (BGN) secara tegas mengumumkan penghentian pembelian produk dari pabrik konglomerat, kini BGN beralih ke UMKM demi membangkitkan ekonomi lokal dan memastikan kualitas pangan.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

Perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Politikus PDIP itu juga mengingatkan agar pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri instruksikan kader PDIP turun ke rakyat, menekankan pentingnya memahami denyut kehidupan masyarakat di tengah tantangan global dan domestik untuk membangun partai yang kuat secara ideologis.

Gerindra unggul dengan angka 26,1%, diikuti PDIP 15,4%, dan Golkar 9%.

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.

Klarifikasi BGN menyusul status pemberian insentif pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditangguhkan atau terkena suspend.

Pertemuan para rektor PTN-BH menjadi momentum penting untuk mendorong peran aktif kampus dalam mendukung program strategis pemerintah, termasuk MBG.

Ia menegaskan bahwa penyaluran insentif tetap dilakukan meski unit pelayanan tidak beroperasi penuh.

Penerbitan SLHS menjadi langkah mitigasi pemerintah terhadap kejadian luar biasa (KLB) dalam pelaksanaan program MBG, semisal adanya risiko keracunan makanan.

Kemenko Pangan berencana meluncurkan National Command Center MBG pada pertengahan Mei 2026 untuk meningkatkan sinergi, tata kelola, dan kualitas layanan program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim, menyoroti tantangan 38 SPPG yang belum memiliki IPAL demi kualitas gizi terbaik dan keberlanjutan lingkungan.