Heboh Video DPD PSI Semarang Keluarkan Mosi Tak Percaya ke Kader Loyalis Jateng, Acara Sertijab di Semarang Berakhir Ricuh

Sejumlah pengurus, kader, dan simpatisan dari beberapa DPC di Kota Semarang terlibat aksi saling bentak.

Viral video di media sosial (medsos) memperlihatkan kader PSI menyatakan mosi tidak percaya kepada Sekretaris DPD PSI Kota Semarang Melly Pangestu, yang mengatasnamakan loyalis PSI Jawa Tengah terpasang di depan hotel saat sertijab pengurus baru yang berada di Jalan Gajah Raya, Semarang, Jawa Tengah.

Namun, di tengah berlangsungnya agenda tersebut, suasana yang semula berjalan kondusif mendadak berubah ricuh. Sejumlah pengurus, kader, dan simpatisan dari beberapa DPC di Kota Semarang terlibat aksi saling bentak. Bahkan, mereka diduga sempat saling melempar kursi yang berada di dalam aula hotel.

Kericuhan semakin memanas ketika sebagian peserta memilih keluar dari ruangan. Akan tetapi, ada pihak yang melarang mereka meninggalkan lokasi dan meminta tetap mengikuti forum, hingga aksi saling dorong pun tak terhindarkan.

Usai insiden tersebut, sejumlah peserta akhirnya keluar ruangan sambil meneriakkan yel-yel, "Mosi Tidak Percaya DPD PSI Kota Semarang".

"Kami Ketua DPC se-Kota Semarang, dari 13 DPC se-Kota Semarang, menyatakan mosi tidak percaya terhadap SK terbaru yang dikeluarkan oleh DPP," kata mereka secara kompak di depan hotel.

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang Bangkit Mahanantiyo, mengatakan terkait kericuhan yang terjadi di tengah pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) pengurus diwarnai sejumlah dinamika. Namun, ia menilai dinamika tersebut sebagai bagian dari proses pendewasaan politik dalam tubuh PSI.

"Dinamika yang muncul selama kegiatan berlangsung justru menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran penting bagi seluruh kader dan jajaran DPC PSI di Kota Semarang. Partai yang ingin menjadi besar ibarat pohon yang makin tinggi akan makin banyak diterpa angin. Jadi, dinamika dalam dunia politik bagi kami merupakan hal yang biasa," kata Bangkit.

Terkait hasil sertijab dan rapat kerja tahun 2026 DPD PSI Kota Semarang, pihaknya menyebut bahwa hasil forum tersebut belum dapat disampaikan ke publik karena bersifat internal.

"Ini forum internal, sehingga hasilnya belum bisa kami sampaikan ke luar," ungkapnya.

Saat ini, pihaknya tengah fokus melakukan verifikasi dan faktualisasi (verfak) terkait kantor baru DPD PSI Kota Semarang pada tahun ini.

"Ke depan kami akan menghadapi tahapan verifikasi faktual. Salah satu syaratnya adalah administrasi kantor, dan itu kami fokuskan untuk diselesaikan tahun ini," jelasnya.

Bahwa DPD PSI Kota Semarang siap menjalankan arahan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, untuk menjadikan Semarang sebagai "Kandang Gajah".

Lebih lanjut, Bangkit mengungkapkan target politik PSI Kota Semarang ke depan. Melalui konsolidasi DPC dan hasil rapat kerja daerah (Rakerda), PSI Kota Semarang menargetkan perolehan 15 kursi DPRD Kota Semarang pada Pemilu 2029, atau meningkat dua hingga tiga kali lipat dibandingkan raihan kursi saat ini.

Sebelumnya, DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang, Jawa Tengah, menggelar serah terima jabatan (sertijab) pengurus sekaligus rapat kerja tahun 2026 di salah satu hotel di Jalan Gajah Raya, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah Minggu (11/1) sore.

Namun, di tengah berlangsungnya agenda tersebut, suasana yang semula berjalan kondusif mendadak berubah ricuh.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pengurus, kader, dan simpatisan dari beberapa DPC di Kota Semarang terlibat aksi saling bentak. Bahkan, mereka diduga sempat saling melempar kursi yang berada di dalam aula hotel.

Kericuhan semakin memanas ketika sebagian peserta memilih keluar dari ruangan. Akan tetapi, ada pihak yang melarang mereka meninggalkan lokasi dan meminta tetap mengikuti forum, hingga aksi saling dorong pun tak terhindarkan.

Usai insiden tersebut, sejumlah peserta akhirnya keluar ruangan sambil meneriakkan yel-yel, "Mosi Tidak Percaya DPD PSI Kota Semarang".

Di depan aula, teriakan itu kembali menggema dan menarik perhatian pihak keamanan hotel karena dinilai mengganggu kenyamanan tamu. Massa kemudian diarahkan menuju area depan hotel.

Terlihat karangan bunga bertuliskan "Mosi Tidak Percaya Menolak Melly Pangestu sebagai Sekretaris DPD PSI Kota Semarang" yang mengatasnamakan loyalis PSI Jawa Tengah terpasang di depan hotel yang berada di Jalan Gajah Raya tersebut.

Sejumlah peserta yang melakukan aksi walk out juga membacakan pernyataan sikap terkait dinamika dan kondisi kepengurusan baru DPD PSI Kota Semarang.

"Kami Ketua DPC se-Kota Semarang, dari 13 DPC se-Kota Semarang, menyatakan mosi tidak percaya terhadap SK terbaru yang dikeluarkan oleh DPP," ujar mereka secara kompak di depan hotel.

Ketua DPC PSI Semarang Utara, Hanif Nafilah Rozaq, menyampaikan bahwa dari total 16 DPC PSI se-Kota Semarang, sebanyak 13 DPC memilih melakukan walk out dari forum sertijab dan rapat kerja 2026 DPD PSI Kota Semarang yang baru.

Menurut Hanif, keputusan tersebut diambil lantaran adanya persoalan terkait surat keputusan (SK) dari DPP PSI mengenai struktur kepengurusan DPD PSI Kota Semarang.

"Jadi teman-teman menyampaikan kekecewaan karena persoalan SK. SK yang sebelumnya dikomunikasikan kepada DPC oleh DPD sebelum disahkan itu susunannya bukan seperti ini. Yang disepakati oleh DPC-DPC yakni Ketua Bangkit Mahanantiyo, Sekretaris Bayu, dan Bendahara Irwan Leokita Wiharto Karunia. Namun setelah SK keluar, susunannya berubah. Itu yang menjadi pertanyaan kami," jelasnya.

Perubahan tersebut, lanjut Hanif, membuat 13 DPC PSI se-Kota Semarang merasa kecewa. Ia mengaku telah mempertanyakan hal itu kepada Bangkit Mahanantiyo selaku Ketua DPD PSI Kota Semarang terpilih, namun yang bersangkutan mengaku tidak mengetahui adanya perubahan tersebut.

"Kami merasa dikecewakan. Kami tanya ke Ketua DPD, beliau juga mengaku tidak tahu. Makanya kami mempertanyakan ini kepada DPW. Tapi DPW juga menyampaikan tidak mengetahui. Padahal seharusnya alurnya dari DPD ke DPW dulu, baru ke DPP," ujarnya.

Keberatan para DPC juga dipicu oleh masuknya kembali mantan Ketua DPD PSI Kota Semarang, Melly Pangestu, ke dalam struktur kepengurusan baru sebagai Sekretaris DPD.

"Kalau soal ketua, kami sepakat Bangkit tetap menjadi Ketua DPD. Tapi poin krusialnya adalah masuknya kembali Melly Pangestu sebagai sekretaris. Itu yang tidak kami setujui," pungkasnya.

Mereka menilai kembalinya Melly Pangestu ke dalam struktur kepengurusan merupakan kemunduran bagi organisasi partai di tingkat kota.

"Kami menganggap itu sebagai kemunduran. Dulu, sis Melly juga pernah disomasi oleh pengurus DPD lama karena kepemimpinannya tidak dipercaya. Sekarang dimasukkan kembali, tentu membuat teman-teman kecewa," ujarnya.

Hanif juga menilai Melly Pangestu selama menjabat sebagai Ketua DPD PSI Kota Semarang bersikap otoriter dan minim komunikasi dengan jajaran DPC.

"Kami menilai kepemimpinannya cenderung otoriter, komunikasinya kurang, keterbukaan juga kurang. Selama kepengurusan sebelumnya, tidak mengayomi," katanya.

Menurutnya, sumber persoalan utama (trouble maker) di tubuh DPD PSI Kota Semarang salah satunya berada pada sosok Melly Pangestu.

"Itu salah satu yang menjadi keberatan teman-teman," imbuhnya.

Tuntut Evaluasi

Selain itu, ia juga mempertanyakan alasan evaluasi terhadap DPD PSI Kota Semarang, padahal menurutnya kinerja pengurus selama ini cukup baik.

"Kenapa DPD PSI Kota Semarang dievaluasi? Padahal kinerjanya sangat bagus. Bisa dicek dari aktivitas dan pergerakan di media sosial maupun media lainnya," tandasnya.

Desak Mediasi

Atas kondisi tersebut, mereka mendesak DPP PSI untuk segera melakukan mediasi dengan seluruh DPC PSI se-Kota Semarang guna menjelaskan persoalan SK kepengurusan.

"Kami meminta DPP melakukan mediasi untuk menjelaskan terkait SK yang disahkan tersebut," tegas Hanif.

Munculnya nama Melly Pangestu dalam kepengurusan baru DPD PSI Kota Semarang mengindikasikan adanya upaya sabotase serta kemungkinan intervensi dari pihak-pihak berkepentingan yang tidak merepresentasikan kepentingan partai.

"Kami menduga ada unsur sabotase dan kemungkinan intervensi dari pihak tertentu yang memiliki kepentingan sendiri dan tidak mewakili kepentingan partai," pungkasnya.