Fakta Unik: Wakil Ketua DPRD Surabaya Sebut Medsos Jembatan Akuntabilitas Politik, Apa Maksudnya?

Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni menegaskan bahwa medsos adalah jembatan akuntabilitas politik, bukan sekadar ruang berbagi. Ia aktif berinteraksi dengan warga di sana.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Arif Fathoni, baru-baru ini menyampaikan pandangannya mengenai peran media sosial. Ia menegaskan bahwa platform digital ini bukan hanya sekadar tempat berbagi aktivitas sehari-hari. Pernyataan penting ini disampaikan oleh politisi Partai Golkar tersebut di Surabaya pada hari Minggu, 12 Oktober.

Menurut Fathoni, media sosial berfungsi sebagai jembatan akuntabilitas politik yang krusial antara wakil rakyat dan konstituennya. Melalui akun pribadinya, ia berupaya keras membangun komunikasi dua arah yang transparan. Tujuannya adalah menciptakan interaksi yang jujur, terbuka, dan juga edukatif bagi seluruh masyarakat.

Politisi yang akrab disapa Mas Toni ini berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan setiap suara yang telah dititipkan kepadanya. Hal ini dilakukan melalui kerja politik nyata di pemerintahan, mencakup fungsi pengawasan, anggaran, serta legislasi. Komunikasi digital menjadi salah satu sarana utama dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut.

Medsos sebagai Jembatan Komunikasi Publik yang Efektif

Arif Fathoni, politisi Partai Golkar Surabaya, menyoroti peran strategis media sosial yang setara dengan media mainstream. Ia berpendapat bahwa kedua platform ini memiliki fungsi vital sebagai jembatan komunikasi publik yang efektif. Masyarakat dapat memantau secara langsung apa saja yang sedang dikerjakan oleh wakilnya di parlemen.

“Media sosial juga bisa menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dengan pelayan rakyatnya,” ujar Fathoni. Di ruang digital ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk berdialog, menyampaikan kritik, bahkan berdebat secara konstruktif. Proses ini secara tidak langsung juga menjadi ajang pembelajaran bersama bagi semua pihak yang terlibat.

Mas Toni secara pribadi mengaku senang merespons langsung setiap pesan yang masuk ke akun pribadinya. Baik itu berupa kritik, saran, pujian, maupun bahkan cacian, semuanya dianggap sebagai umpan balik berharga. Baginya, interaksi semacam ini adalah bagian integral dari pendidikan politik digital yang sehat dan transparan.

Tanggung Jawab Moral Politisi di Era Digital

Di tengah era algoritma media sosial yang rentan memicu polarisasi, Arif Fathoni menyadari adanya tanggung jawab besar. Setiap politisi, menurutnya, harus turut serta menjaga ruang digital agar tidak menjadi arena penyebaran disinformasi. Pencegahan kebencian dan perpecahan di masyarakat menjadi prioritas utama.

“Kita semua punya tanggung jawab moral untuk memberikan pendidikan politik melalui interaksi dua arah,” tegasnya. Fathoni mengingatkan agar media sosial tidak dibiarkan menjadi jembatan disharmonisasi antar elemen bangsa. Interaksi yang konstruktif dan edukatif sangat diperlukan untuk membangun persatuan.

Melalui konsistensinya dalam menjawab komentar, berbagi refleksi hidup, dan merespons isu sosial secara humanis, Mas Toni membuktikan sesuatu. Ia menunjukkan bahwa politik dapat tampil hangat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di ruang digital. Pendekatan ini diharapkan dapat menginspirasi politisi lainnya.

“Semoga ini bisa menginspirasi politisi lain untuk tidak hanya hadir di media sosial, tetapi juga benar-benar hadir mentradisikan komunikasi dua arah,” harapnya. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memperoleh pencerahan serta pemahaman yang lebih baik tentang dunia politik. Inisiatif ini penting untuk memperkuat demokrasi digital.

Sumber: AntaraNews