Dua Daerah Ini Tak Punya Duit Lagi Buat Gelar Pilkada Ulang 2024

KPU mentaksir, kebutuhan anggaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 24 daerah mencapai Rp392,3 miliar.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mentaksir, kebutuhan anggaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah mencapai Rp392,3 miliar. 

Hal ini disampaikan dalam rapat bersama dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, dari jumlah itu ada dua daerah yang belum memiliki anggaran untuk melaksanakan PSU. Keduanya daerah itu yakni Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digul.

"Jadi prinsipnya total dari 24 kab/kota itu hanya tinggal tersisa 2 kabupaten yang belum tersedia anggarannya oleh pemda setempat. Yaitu Kabupatem Pasaman dan Kab Boven Digul," kata Yulianto, Jakarta, Senin (10/3).

Berapa Kebutuhan Biaya?

Ia menyebut, untuk daerah yang mengalami kekurangan anggaran pada PSU di Kabupaten Pasaman mencapai Rp12,1 miliar. Sedangkan, untuk Kabupaten Boven Digul mengalami kekurangan anggaran sebanyak Rp30,1 miliar.

Kemudian, untuk 24 kabupaten lainnya yang melaksanakan PSU dibantu oleh anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) yang diambil dari dana NPHD Pilkada 2024.

"Jadi ketersediaan anggaran tersebut bersumber dari sisa dana NPHD Pilkada 2024, dan kemudian kekurangan anggaran masih menunggu dari Pemda," jelasnya.

Untuk melaksanakan PSU ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda setempat terutama terkait dengan ketersediaan anggaran PSU Pilkada 2024.

"Kemudian nanti berikutnya seandainya belum tersedia anggaran kan tentu kami akan sampaikan ke pemerintah pusat, terutama ke Kemendagri," pungkasnya.

Total Kebutuhan Anggaran Seluruh Daerah PSU

Berikut Data Perkiraan Kebutuhan Anggaran PSU Pilkada 2024:

1. Kabupaten Jayapura

Kebutuhan Anggaran: Rp35.000.000

Sisa NPHD: Rp16.377.615.000

Kekurangan: Nihil

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

2. Kabupaten Puncak Jaya

Kebutuhan Anggaran: Rp89.000.000

Sisa NPHD: Rp1.246.815.552

Kekurangan: Nihil

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

3. Kabupaten Bungo

Kebutuhan Anggaran: Rp1.554.794.000

Sisa NPHD: Rp1.694.096.198

Kekurangan: Nihil

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

4. Kabupaten Bangka Barat

Kebutuhan Anggaran: Rp673.868.876

Sisa NPHD: Rp6.654.368.761

Kekurangan: Nihil

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

5. Kabupaten Siak

Kebutuhan Anggaran: Rp483.265.600

Sisa NPHD: Rp6.744.906.392

Kekurangan: Nihil

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

6. Kabupaten Magetan

Kebutuhan Anggaran: Rp403.611.350

Sisa NPHD: Rp8.540.248.253

Kekurangan: Nihil

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

7. Kabupaten Banggai

Kebutuhan Anggaran: Rp3.868.420.628

Sisa NPHD: Rp10.163.758.685

Kekurangan: Nihil

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

8. Kabupaten Barito Utara

Kebutuhan Anggaran: Rp1.602.784.000

Sisa NPHD: Rp249.256.864

Kekurangan: Rp1.353.527.136

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

9. Kabupaten Mahakam Ulu

Kebutuhan Anggaran: Rp14.914.360.200

Sisa NPHD: Rp13.344.979.796

Kekurangan: Rp1.569.380.404

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

10. Kabupaten Buru

Kebutuhan Anggaran: Rp443.682.413

Sisa NPHD: Rp9.942.491

Kekurangan: Rp433.739.922

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

11. Kabupaten Kepulauan Talaud

Kebutuhan Anggaran: Rp999.803.000

Sisa NPHD: Rp23.000.000

Kekurangan: Rp976.803.000

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

12. Kabupaten Pulau Taliabu

Kebutuhan Anggaran: Rp2.690.450.000

Sisa NPHD: Rp1.113.023

Kekurangan: Rp2.689.336.977

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

13. Kabupaten Empat Lawang

Kebutuhan Anggaran: Rp15.747.083.949

Sisa NPHD: Rp6.677.623.116

Kekurangan: Rp9.069.460.833

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

14. Kabupaten Banjar Baru

Kebutuhan Anggaran: Rp8.500.000.000

Sisa NPHD: Rp800.000.000

Kekurangan: Rp7.700.000.000

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

15. Kabupaten Bengkulu Selatan

Kebutuhan Anggaran: Rp9.995.000.000

Sisa NPHD: Rp500.000.000

Kekurangan: Rp9.495.000.000

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

16. Kabupaten Serang

Kebutuhan Anggaran: Rp38.905.992.000

Sisa NPHD: Rp8.395.534.000

Kekurangan: Rp30.510.468.000

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

17. Kabupaten Tasikmalaya

Kebutuhan Anggaran: Rp43.767.381.342

Sisa NPHD: Rp5.000.000.000

Kekurangan: Rp38.767.381.342

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

18. Kabupaten Kutai Kertanegara

Kebutuhan Anggaran: Rp38.277.185.306

Sisa NPHD: Nihil

Kekurangan: Rp38.277.185.306

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

19. Kabupaten Provinsi Papua

Kebutuhan Anggaran: Rp109.982.037.200

Sisa NPHD: Rp47.912.288.236

Kekurangan: Rp62.069.748.964

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

20. Kabupaten Kota Palopo

Kebutuhan Anggaran: Rp10.506.657.000

Sisa NPHD: Rp2.243.464.501

Kekurangan: Rp8.083.192.499

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

21. Kabupaten Pesawaran

Kebutuhan Anggaran: Rp15.400.874.634

Sisa NPHD: Rp6.040.886.522

Kekurangan: Rp9.359.988.112

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

22. Kabupaten Parigi Moutong

Kebutuhan Anggaran: Rp19.529.858.519

Sisa NPHD: Rp11.629.997.616

Kekurangan: Rp7.899.860.903

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

23. Kabupaten Kota Sabang

Kebutuhan Anggaran: Rp425.722.11

Sisa NPHD: Rp28.122.111

Kekurangan: Rp397.600.000

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

24. Kabupaten Gorontalo Utara

Kebutuhan Anggaran: Rp8.840.729.000

Sisa NPHD: Rp159.384.837

Kekurangan: Rp8.681.344.163

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

25. Kabupaten Pasaman

Kebutuhan Anggaran: Rp13.431.195.600

Sisa NPHD: Rp1.251.555.730

Kekurangan: Rp12.179.639.870

Ketersediaan Anggaran: Belum Tersedia 

26. Kabupaten Boven Digul

Kebutuhan Anggaran: Rp31.388.307.077

Sisa NPHD: Rp1.200.000.000

Kekurangan: Rp30.188.307.077

Ketersediaan Anggaran: Belum Tersedia

Total: Rp392.333.063.385