Di Tengah Konflik Dualisme Keraton Solo, Baliho Bergambar Menbud Fadli Zon Muncul di Gladag

Polemik dualisme kepemimpinan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali menghangat. Setelah sebelumnya muncul baliho bergambar Paku Buwono (PB) XIV Hangabehi bertuliskan 'SISKS PB XIV' di beberapa titik, kini terpasang baliho baru di kawasan Gapura Gladag, pintu utama masuk keraton.

Baliho berukuran besar itu bertuliskan "Karaton Surakarta Wajib Dilestarikan". Di dalamnya terpampang foto Menteri Kebudayaan Fadli Zon, bersama KGPH Panembahan Agung Tedjowulan dan GKR Koes Moertiyah Wandansari alias Gusti Moeng.

Menantu Paku Buwono XII, KPH Eddy Wirabhumi, menilai pemasangan baliho tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas.

Bagi dia, baliho itu merupakan bagian dari upaya memperkuat kembali hubungan antara Keraton Surakarta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan.

"Ini adalah menyambungkan hubungan keraton dengan negara, keraton dengan pemerintah. Memang dimulai dari Kementerian Kebudayaan, tetapi jangan lupa bahwa di antara elemen-elemen penting pertahanan negara, pertahanan budaya justru menempati posisi yang sangat penting," ujar Wirabhumi, Senin (8/6).

Menurutnya, Indonesia yang berdiri di atas prinsip Bhinneka Tunggal Ika memperoleh kekuatan dari keberagaman budaya. Karena itu, pusat-pusat kebudayaan seperti Keraton Surakarta harus terus dipelihara dan mendapat perhatian negara.

Baliho di Gladag tersebut, kata Wirabhumi, membawa pesan pelestarian Keraton Surakarta sebagai Cagar Budaya Nasional.

"Yang lebih penting dari sekadar pemasangan baliho adalah pesan dan tujuan yang hendak dicapai, yakni penguatan peran Karaton sebagai pusat budaya nasional," tegasnya.

Wirabhumi menyebut terjalinnya kembali komunikasi antara keraton dengan pemerintah sudah menghasilkan langkah nyata berupa revitalisasi kawasan keraton.

"Terbukti begitu tersambung langsung masuk revitalisasi. Dari revitalisasi fisik sekarang sudah menuju revitalisasi nonfisik," katanya.

Ia mengajak semua pihak tidak terjebak pada persoalan kecil yang bisa mengganggu proses besar. Perjuangan menyambungkan kembali hubungan Keraton Surakarta dengan negara, sebut Wirabhumi, sudah berlangsung panjang.

"Perjuangan ini sudah sejak tahun 1946. Sekarang tahun 2026, artinya sudah sekitar 80 tahun. Kalau kemudian ini menjadi titik awal tersambungnya kembali Karaton dengan negara, tentu harus kita syukuri bersama," ungkapnya.

"Jangan sampai persoalan-persoalan kecil menjadi penghambat tersambungnya Karaton dengan negara. Yang terpenting adalah bagaimana pusat budaya seperti Karaton Surakarta dapat terus dilestarikan dan diperkuat untuk kepentingan bangsa," pungkas Wirabhumi.

Polemik kepemimpinan di Keraton Surakarta terus bergulir pasca wafatnya PB XIII, November 2024 lalu. Dua putra PB XIII, KGPH Purboyo yang mengklaim sebagai putra mahkota  dan KGPH Hangabehi sebagai putra tertua, sama-sama menobatkan dirinya sebagai pewaris tahta yang sah.

Kubu KGPH Purboyo diketahui selama ini tidak sejalan dengan tiga tokoh yang terpampang di baliho Gladag.

Bahkan, putra sulung PB XIII itu tidak pernah menghadiri undangan rapat keluarga keraton yang diinisiasi oleh Kementerian Kebudayaan dan Panembahan Agung selaku Plt Raja Surakarta.