DPR Soroti Rencana Impor Kendaraan Niaga Kopdes Senilai Rp24,66 Triliun

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan ribuan unit truk dan pikap impor dari India akan tetap disalurkan untuk operasional Koperasi Merah Putih, meskipun ada prioritas untuk industri dalam negeri.

Ombudsman RI mendesak pemerintah mengevaluasi rencana impor 150 ribu mobil niaga dari India untuk program logistik desa, menyoroti potensi hambatan teknis dan pentingnya keselarasan kebijakan energi nasional.

Rencana PT Agrinas mengimpor 105.000 mobil niaga dari India menandakan belum sepenuhnya memahami cara berfikir presiden.

Purbaya berpendapat Presiden Prabowo Subianto memiliki pendirian yang jelas terkait rencana tersebut, bahwa Presiden ingin menggalakkan industri dalam negeri.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak Presiden membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up, khawatir melemahkan industri otomotif nasional yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut Kadin, impor kendaraan pick-up dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) berisiko mematikan industri otomotif nasional.

Rencana impor 105 ribu unit pick-up untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disorot Komisi VI DPR RI, yang menegaskan kemampuan industri otomotif nasional memproduksi kendaraan tersebut.

Agrinas menginformasikan bahwa terdapat dua produsen dari India yang akan menyediakan mobil untuk pasar di Indonesia.

Menteri Perindustrian menegaskan peran vital mobil pick-up dalam negeri dalam menggerakkan ekonomi nasional, berpotensi menciptakan nilai tambah triliunan rupiah dan membuka lapangan kerja.

Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya Pengadaan Kendaraan Kopdes Produk Dalam Negeri dalam proyek senilai Rp24,66 triliun, demi memperkuat industri otomotif nasional dan efisiensi anggaran.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menyoroti pengadaan kendaraan Kopdes Merah Putih senilai Rp24,66 triliun, khawatir akan berdampak pada industri otomotif nasional dan pentingnya produk dalam negeri.

MPR RI bersama Himpaudi Bangka Belitung berkolaborasi dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, memperkuat peran pendidik PAUD menanamkan nilai luhur sejak dini. Program ini penting untuk membentuk karakter generasi emas menuju Indonesia Emas 2045.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan dukungan penuh terhadap operasional Kopdes Merah Putih sebagai upaya krusial memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa.

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Riau telah resmi dimulai, menjadi wadah strategis untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan pemahaman nilai-nilai luhur di kalangan generasi muda Riau.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, mengaku terkesan dengan wawasan kebangsaan para peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR Riau, menunjukkan pemahaman mendalam nilai-nilai kebangsaan yang siap diimplementasikan.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pendapat Saiful Mujani yang diduga ajakan makar tidak dilindungi konstitusi karena berpotensi memicu instabilitas nasional.

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR tahun 2026 tingkat Provinsi Banten menjadi sarana penting membumikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bagi siswa.

Anggota DPR RI Yan Mandenas mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru untuk membenahi kualitas pelaksanaan Program MBG Papua demi gizi peserta didik dan mencapai Indonesia Emas 2045.

Dinas Pariwisata Kalimantan Timur gencar mempromosikan ekowisata mangrove Kaltim untuk menarik turis domestik dan mancanegara, menyoroti potensi konservasi alam yang edukatif dan berkelanjutan.

Menteri Brian Yuliarto menegaskan pemerintah tidak menutup jurusan kuliah. Program studi akan dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Komisi XIII DPR RI menegaskan Revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, menepis anggapan perebutan kewenangan antarlembaga. Bagaimana DPR akan melibatkan publik?

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengambil langkah proaktif dengan memulai perencanaan Haji 2027 lebih awal, fokus pada mitigasi kenaikan biaya avtur yang berpotensi membebani jemaah.

Anggota DPR RI mendesak aparat penegak hukum menelusuri aliran dana Kasus Hanania Travel yang diduga melakukan penipuan umrah, merugikan jamaah hingga miliaran rupiah, serta meminta pengawasan travel umrah diperketat.