OPINI: Perkuat Industri Dalam Negeri, Agrinas Tak Perlu Impor Mobil Niaga

PT Toyota Astra Motor (TAM) tidak mencapai kesepakatan dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) terkait proyek pengadaan pikap 105 ribu unit, membuat Agrinas beralih ke pabrikan India.

Ombudsman RI mendesak pemerintah mengevaluasi rencana impor 150 ribu mobil niaga dari India untuk program logistik desa, menyoroti potensi hambatan teknis dan pentingnya keselarasan kebijakan energi nasional.

Kendaraan-kendaraan di India telah menggunakan mesin dengan spesifikasi emisi BS-VI. Penggunaan standar Euro6 ini memiliki permasalahan di sektor bahan bakar.

Purbaya berpendapat Presiden Prabowo Subianto memiliki pendirian yang jelas terkait rencana tersebut, bahwa Presiden ingin menggalakkan industri dalam negeri.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak Presiden membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up, khawatir melemahkan industri otomotif nasional yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyoroti rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mendesak pemerintah transparan dan sejalan konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Kadin, impor kendaraan pick-up dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) berisiko mematikan industri otomotif nasional.

Rencana impor 105 ribu unit pick-up untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disorot Komisi VI DPR RI, yang menegaskan kemampuan industri otomotif nasional memproduksi kendaraan tersebut.

Agrinas menginformasikan bahwa terdapat dua produsen dari India yang akan menyediakan mobil untuk pasar di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menyoroti pengadaan kendaraan Kopdes Merah Putih senilai Rp24,66 triliun, khawatir akan berdampak pada industri otomotif nasional dan pentingnya produk dalam negeri.

Menteri Perindustrian mengusulkan program mobil nasional sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk percepatan. Akankah Indonesia segera memiliki mobil buatan sendiri?

Saat ditanya kesiapan PT Pindad memenuhi permintaan pemerintah tersebut, Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Holding Defend ID, Bobby Rasyidin mengaku siap

Menurut Said, struktur industri rokok di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, terutama pada kelompok produsen skala kecil dan menengah.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.

Menurut Said, sikap tersebut bukanlah posisi abu-abu maupun oposisi sebagaimana yang dikenal dalam sistem politik di sejumlah negara Barat.

Menurut Said, melemahnya harga komoditas energi memberikan angin segar bagi perekonomian.

Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen.

Selain hubungan persahabatan, Ibu Mega saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN.

Said Abdullah menegaskan bahwa PDIP tidak terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa dan mengimbau pemerintah untuk lebih terbuka dalam mendengarkan kritik.

Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif, dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor sektor ini tumbuh lebih ekspansif.

Saya berharap ada perhatian dari Ditjen Pajak soal ini, agar wajib pajak tetap bisa lapor, semisal diberikan perpanjangan sehari karena ada kendala sistem IT.

Said menekankan agar DPRD Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Syaifudin Zuhri dapat menjadi lembaga yang aspiratif dan benar-benar mewakili suara masyarakat.

PWI Jawa Timur menilai Said Abdullah berperan penting menjaga kebijakan fiskal untuk rakyat.

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.