DPR RI Kawal Ketat Peraturan Turunan UU Pesantren untuk Akses dan Transformasi Pendidikan

Pimpinan pesantren menilai Peraturan Pemerintah (PP) Tunas tidak membatasi ruang ekspresi anak, melainkan memacu kreativitas di luar media sosial, dengan penekanan pada peran orang tua.

Wakil Ketua DPR RI menegaskan urgensi transformasi pesantren secara total. Ini krusial untuk menjawab tantangan zaman dan melahirkan santri berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Kota Semarang kini memiliki Perda Pesantren Semarang, sebuah regulasi baru yang akan memfasilitasi pengembangan pendidikan, sarana prasarana, hingga peran sosial pesantren di wilayah tersebut, menjamin dukungan penuh pemerintah daerah.

Kementerian Agama (Kemenag) RI mengumumkan persetujuan pemerintah atas pendirian Direktorat Jenderal Pesantren, sebuah langkah strategis untuk memperkuat posisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Bagaimana implikasi kebijakan baru ini?

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mendorong Transformasi Pesantren Modern untuk melahirkan generasi berwawasan luas dan adaptif, menegaskan peran ganda pesantren di tengah perubahan zaman.

Rektor UIN Raden Intan Lampung menyoroti pentingnya adaptasi tradisi keilmuan pesantren di tengah digitalisasi, menegaskan urgensi pembentukan Ditjen Pesantren untuk inovasi dan tata kelola yang lebih baik.

Wakil Ketua DPR RI membuka ruang diskusi mengenai Pendidikan Islam RUU Sisdiknas di Banjarmasin, menyerap aspirasi penting untuk masa depan pendidikan keagamaan.

Anggota DPR RI mendesak **Revisi UU Sisdiknas** untuk memperkuat posisi pendidikan keagamaan dan pesantren, memastikan kesetaraan hak serta alokasi anggaran yang jelas.

Menurutnya, hal itu memang sudah sesuai pada peruntukannya untuk ponpes, lembaga pendidikan keagamaan lain ataupun semua sekolah.

Mendagri menjelaskan bahwa pendidikan pesantren merupakan hal yang penting lantaran menjadi sokoguru pendidikan tradisional di Indonesia.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan **reformasi Polri** harus sejalan dengan **penguatan Kompolnas** sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen dan efektif, mengingat dinamika kepercayaan publik dan tantangan penegakan hukum.

Anggota DPR RI mendorong eksplorasi budaya daerah sebagai kunci penguatan industri film nasional, melihat potensi besar di berbagai wilayah dan pentingnya dukungan kebijakan yang komprehensif.

Anggota DPR RI dan BPOM bersinergi memberikan edukasi intensif kepada warga Pariaman mengenai bahaya penyalahgunaan obat, mencegah dampak serius pada kesehatan.

Anggota DPR RI Amelia Anggraini menekankan bahwa pencegahan kekerasan perempuan dan anak harus dimulai dari kesadaran kolektif, didukung regulasi kuat, demi perlindungan korban dan keadilan.

Anggota DPR RI Andre Rosiade mendesak Pemerintah Kabupaten Solok untuk segera menuntaskan pembebasan lahan demi kelancaran Pembangunan Jalan Lubuak Selasih-Surian yang vital bagi masyarakat setempat.

Langkah pemerintah dalam perampingan anak usaha BUMN dinilai strategis untuk memperkuat daya saing perusahaan nasional, sekaligus menjadi bagian penting dari transformasi BUMN.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berkomitmen mengawal optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung, mendorong percepatan realisasi program perumahan bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, program Sekolah Rakyat berhasil mengubah persepsi pendidikan bagi masyarakat rentan, menawarkan harapan baru melalui akses layanan pendidikan berkualitas.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal membuka Muscab PKB Blitar Raya, menekankan pentingnya 'merawat akar, menyapa zaman' serta target tinggi Pemilu 2029 bagi kader partai.

Pimpinan DPR menanggapi insiden seorang bocah SD di NTT bunuh diri karena masalah ekonomi.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut tidak suka dengan anak muda yang arogan.

Menurutnya, komentar yang sempat tersebar hanyalah permintaan untuk memaksimalkan tenaga gizi yang tersedia, bukan menghapus peran mereka.