DPR: Program Makan Bergizi Gratis Penopang Pendidikan, Bukan Pengganti

Anggota DPR RI Azis Subekti menegaskan narasi yang memisahkan Program Makan Bergizi Gratis dari pendidikan adalah keliru, sebab program ini justru esensial sebagai penopang masa depan anak bangsa.

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menyatakan bahwa narasi yang memisahkan Program Makan Bergizi Gratis dari pendidikan adalah sebuah kekeliruan. Pemisahan ini menciptakan dikotomi palsu antara kebutuhan dasar fisik dan intelektual anak. Ia menegaskan, kedua aspek ini sejatinya saling terkait erat demi masa depan generasi penerus bangsa.

Menurut Azis, pemikiran yang keliru tersebut seolah-olah memaksa masyarakat untuk memilih antara anak yang kenyang atau cerdas. Padahal, pendidikan tidak akan berjalan optimal jika anak-anak harus belajar dalam kondisi lapar dan kurang gizi. Kondisi ini justru dapat menghambat proses belajar mengajar secara signifikan.

Azis Subekti juga menyoroti kegaduhan publik mengenai anggaran pendidikan yang dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai narasi yang beredar cenderung menyederhanakan persoalan anggaran. Anggaran negara memiliki struktur kompleks yang tidak bisa diinterpretasikan hanya berdasarkan emosi semata.

Korelasi Program Makan Bergizi dan Pendidikan

Azis Subekti menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukanlah pengganti atau pemotong anggaran pendidikan. Sebaliknya, program ini berfungsi sebagai penopang penting untuk memastikan anak-anak dapat belajar secara optimal. Kondisi fisik yang prima adalah prasyarat utama bagi keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah.

Ia menjelaskan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab membiayai infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas dan buku. Lebih dari itu, negara juga harus memastikan seluruh prasyarat agar anak dapat belajar sebagai manusia utuh terpenuhi. Ini termasuk kebutuhan gizi yang memadai agar anak siap menerima pelajaran.

Kesalahan berpikir yang sering direproduksi adalah menyamakan 'bagian dari anggaran pendidikan' dengan 'pengambilan dari kebutuhan dasar pendidikan'. Azis menyebut ini sebagai cara baca yang sengaja disederhanakan, padahal substansinya jauh lebih kompleks dan berorientasi pada kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Efisiensi Anggaran dan Prioritas Program Berdampak

Azis Subekti menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran negara tidak berarti memangkas hak-hak masyarakat yang efektif dan berdampak langsung. Sebaliknya, efisiensi dilakukan dengan mengoreksi belanja yang tidak optimal dari berbagai pos anggaran. Dana tersebut kemudian diarahkan ke program-program yang dinilai memiliki dampak langsung dan signifikan bagi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis, menurutnya, termasuk dalam kategori program yang berdampak langsung. Oleh karena itu, alokasi dananya ditempatkan dalam kerangka pendidikan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat, khususnya anak-anak.

Ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat, mandat konstitusional untuk alokasi pendidikan sebesar 20 persen secara otomatis juga ikut meningkat. Hal ini memungkinkan peningkatan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat, tanpa mengorbankan kebutuhan dasar pendidikan lainnya.

Memahami Logika Anggaran Negara

Azis Subekti mengajak publik untuk memahami bahwa anggaran negara bukanlah sekadar pamflet politik yang mudah diinterpretasikan. Anggaran bekerja dengan struktur, klasifikasi, dan logika yang seringkali tidak ramah bagi emosi. Oleh karena itu, penting untuk melihat gambaran besar dan tujuan jangka panjang dari setiap alokasi dana.

Kegaduhan seputar anggaran pendidikan dan Program Makan Bergizi Gratis seringkali menggiring narasi angka ratusan triliun rupiah ke ruang publik. Ini seolah-olah terjadi perampasan hak atau pengkhianatan terhadap masa depan pendidikan. Padahal, persoalan anggaran jauh lebih kompleks dan tidak sesederhana itu.

Pertanyaan yang seharusnya diajukan, menurut Azis, bukanlah siapa yang dikorbankan dalam alokasi anggaran. Sebaliknya, pertanyaan yang lebih relevan adalah apakah kebutuhan dasar lain tetap terjaga dan terpenuhi. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran negara.

Sumber: AntaraNews