DPR Mau Bikin Aturan Pemilihan Kades Diusulkan Lewat Partai Politik

Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), mendorong wacana pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan sekitar dua dekade.

DPD Partai Golkar Jawa Timur mendukung perubahan mekanisme Pilkada melalui DPRD, menilai sistem ini lebih selaras dengan filosofi Pancasila dan berpotensi meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah.

Cucun mengaku sampai saat ini untuk pelaksanaan Pilkada masih tetap dilakukan pemilihan langsung. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar sistem **Pilkada lewat DPRD** kembali diterapkan. Usulan ini didasari kajian internal dan akan memicu pembahasan RUU komprehensif.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan urgensi pembahasan Revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik secara sepaket. Apa alasannya dan isu krusial apa yang akan dibahas?

Pemerintah mengatakan wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD sudah bergulir lama

Apdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.

Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.

Sejauh ini sudah bagus pemilihan kades tanpa parpol. Namun, bila ada keinginan pencalonannya melalui parpol, Gerindra akan mengkaji.

Ahmad Doli mengatakan, persaingan di Pilkades sangat tinggi bahkan menimbulkan korban jiwa lebih banyak

Panja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.

Menurut Doli, keputusan MK tersebut sangat mendadak dan mengagetkan karena terjadi mendekati deadline Pilkada.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Cianjur memastikan 46 desa akan menggelar Pilkades Digital Cianjur 2026 secara serentak. Simak persiapan dan inovasi sistem digital yang akan diterapkan untuk pemilihan kepala desa.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) memperkuat sinergi dengan KPU dan Bawaslu setempat untuk memastikan kelancaran dan integritas Pilkades Batola 2026 di 25 desa.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sukses menggelar simulasi pemungutan suara elektronik (e-voting) sebagai bagian dari persiapan Pilkades 2026 Kabupaten Bekasi. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilihan kepala desa.

Pemprov Jabar berkomitmen menyukseskan Pilkades Digital Kabupaten Bekasi 2026. Dengan persiapan matang, pemilihan serentak ini diharapkan transparan dan partisipatif, meski ada tantangan literasi digital.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sedang menyusun Raperda Pilkades 2026 berbasis kearifan lokal. Ini upaya memastikan pemilihan kepala desa harmonis dan mencerminkan budaya setempat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti pentingnya dasar hukum bagi Pilkades e-voting yang diusulkan. Mengapa regulasi menjadi krusial dan bagaimana peran KPU ke depan?

Gaya hedon kades viral asal Bogor yang tertawakan nasi kotak, miliki mobil berderet di rumah.

Kades berpenampilan nyentrik itu secara langsung meluapkan emosi.

Momen penjemputan seorang kepala desa di Pamekasan, Madura yang baru saja melaksanakan ibadah umroh.

Sebuah video memperlihatkan seorang kades di Banjarnegara yang kaya raya bahkan sampai punya mobil berjejer salah satunya adalah Rubicon.

Sosok Wiwin Komalasari Kades Gunung Menyan Bogor curi perhatian saat demo di Gedung DPR RI.