DPR Desak Imigrasi Tingkatkan Transparansi SDUWHV, Soroti Kerugian Peserta

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendesak Ditjen Imigrasi untuk lebih transparan terkait SDUWHV, menyoroti kerugian finansial dan kepercayaan publik akibat perubahan kebijakan mendadak.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, secara tegas meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan transparansi mengenai persoalan Surat Dukungan Utama Working and Holiday Visa (SDUWHV). Permintaan ini disampaikan setelah banyaknya keluhan dari masyarakat, khususnya generasi muda, yang merasa dirugikan oleh proses yang kurang jelas.

Dewi Asmara mengingatkan bahwa masalah SDUWHV ini bukan sekadar urusan teknis biasa, melainkan menyangkut rasa keadilan bagi generasi muda yang tengah memperjuangkan hak mereka. Banyak pihak mengeluhkan kurangnya transparansi, terutama karena seluruh proses komunikasi dilakukan secara digital dan cenderung satu arah.

Kondisi ini, menurut Dewi, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. "Kalau ini dibiarkan tidak terjawab, mereka akan semakin seakan-akan tidak percaya pada pemerintahan ini dalam bagian Keimigrasian," kata Dewi di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin (24/11).

Keluhan Minimnya Transparansi Proses SDUWHV

Dewi Asmara menyoroti bahwa banyak keluhan muncul akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan SDUWHV. Komunikasi yang sepenuhnya digital dan bersifat satu arah membuat peserta kesulitan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai status atau perubahan kebijakan.

Situasi ini menciptakan ketidakpastian di kalangan pendaftar, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem. Generasi muda yang berharap bisa mendapatkan visa ini merasa hak-hak mereka tidak terpenuhi secara adil.

Kurangnya saluran komunikasi dua arah yang efektif menjadi salah satu pemicu utama protes. Peserta SDUWHV merasa aspirasi dan pertanyaan mereka tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari pihak Imigrasi.

Dampak Perubahan Kebijakan Mendadak

Dewi juga mencontohkan beberapa insiden gangguan sistem yang berdampak langsung pada peserta SDUWHV. Perubahan mendadak pada jadwal dan kebijakan, seperti pembukaan sistem yang bertepatan dengan waktu salat Jumat, sangat merugikan.

Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi peserta, terutama mereka yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengakses layanan. Banyak yang harus menyiapkan diri dan biaya ekstra untuk mengikuti proses pendaftaran yang tidak menentu.

Perubahan mendadak ini menimbulkan beban finansial dan mental bagi para pendaftar. Mereka yang sudah berjuang keras merasa dipermainkan oleh sistem yang tidak konsisten.

Kerugian Finansial dan Permintaan Penjelasan Jujur

Selain itu, Dewi Asmara menyoroti perubahan nilai skor dan nominal biaya yang terjadi pada hari pendaftaran. Ia menganggap perubahan mendadak ini sangat merugikan, terutama bagi peserta dari daerah yang harus menyiapkan biaya lebih besar.

"Perbedaan lebih dari Rp5 juta itu bukan hal kecil. Bagi putra-putra daerah, bisa jadi mereka harus jual sapi dan sebagainya," tegasnya. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dampak finansial yang ditimbulkan oleh perubahan kebijakan yang tidak terduga.

Dewi menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan program seharusnya memiliki pengumuman persyaratan yang tetap dan tidak boleh diubah saat proses berlangsung. Di hadapan Perwakilan Pendemo SDUWHV yang hadir, ia meminta Imigrasi memberikan penjelasan apa adanya, bukan sekadar jawaban normatif.

"Ini yang perlu jadi catatan benang merah bagi kita. Tidak sekedar viral di Tik Tok, tapi mereka sudah menyampaikan aspirasinya secara resmi sehingga kami berkewajiban untuk membawa aspirasi mereka juga bukan dengan laporan yang seperti pada rapat-rapat kerja biasa," pungkas Dewi Asmara, menegaskan pentingnya respons serius dari Imigrasi.

Sumber: AntaraNews