LIVE

Menkumham Serahkan DIM RUU Keimigrasian ke Baleg DPR RI

Pemerintah memandang RUU Keimigrasian diperlukan sebagai bentuk optimalisasi pengaturan melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum.

menkumham supratman
Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona H. Laoly mengikuti rangkaian acara prosesi serah terima jabatan (sertijab) dan pisah sambut Menkumham di Gedung Kementerian Kemenkumham, Jakarta, Selasa (20/8/2024). merdeka.com/imam buhori
Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona H. Laoly mengikuti rangkaian acara prosesi serah terima jabatan (sertijab) dan pisah sambut Menkumham di Gedung Kementerian Kemenkumham, Jakarta, Selasa (20/8/2024). merdeka.com/imam buhori (Merdeka.com/Imam Buhori)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (RUU Keimigrasian) kepada Badan Legislasi DPR RI.

“Kami mewakili Presiden menyampaikan pandangan Presiden atas DIM RUU Keimigrasian secara keseluruhan berjumlah 52 DIM, terdiri dari 30 DIM yang bersifat tetap, 1 DIM yang bersifat redaksional, 11 DIM yang bersifat substansi, dan 10 DIM yang bersifat substansi baru,” kata Supratman dalam rapat kerja bersama Baleg DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah memandang RUU Keimigrasian diperlukan sebagai bentuk optimalisasi pengaturan melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Selain itu, dia mengatakan bahwa RUU Keimigrasian diperlukan sebagai dampak atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 yang memutuskan kata “penyelidikan dan” yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Keimigrasian bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011 terkait Pasal 97 ayat 1 yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti dengan mengubah kedua pasal tersebut, sehingga dalam praktiknya masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan di sektor keimigrasian,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah yang terus berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat insentif bagi investor, talenta berkelas dunia, dan wisatawan yang berstatus orang asing maupun diaspora, memerlukan kebijakan selektif mengenai keimigrasian. Upaya tersebut, kata dia, memerlukan perbaikan dan pemutakhiran UU Keimigrasian.

Sementara itu, dalam rapat tersebut dia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah pertimbangan lain dari RUU Keimigrasian, seperti mengatur dokumen perjalanan RI yang dapat menjadi bukti kewarganegaraan Indonesia.

“Penegasan pengaturan keimigrasian untuk menolak orang asing yang akan keluar wilayah Indonesia dengan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011, penegasan fungsi keimigrasian di bidang pencegahan dengan penyesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-IX/2011, dan pengaturan mengenai alternatif pendanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian yang sah selain bersumber dari APBN,” katanya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dedi Rahmadi
Editor Dedi Rahmadi
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Jin Ze Meninggal Dunia di Usia 33 Tahun, Eleanor Lee Terpukul dan Ungkap Kenangan Bersama

{{caption}}
Prabowo Kunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Tabanan Bali

{{caption}}
CFD Rasuna Said Kembali Hadir Besok, Simak Keseruannya

{{caption}}
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Gunakan Momentum untuk Penilaian Dampak Kesehatan MBG

{{caption}}
Miris Kasus Pelecehan Anak di Bekasi, Terbongkar Usai Pengakuan Korban

{{caption}}
DPO Anak Punk yang Tusuk Pedagang di Lampung Akhirnya Ditangkap

Topik Terkait
{{caption}}
Kasus Izin Tinggal WNA Jadi Sorotan, Rieke Sebut Ancaman Serius bagi Negara

Rieka menuturkan korupsi di sektor keimigrasian berpotensi membuka ruang bagi berbagai bentuk kejahatan transnasional.

Rieke Diah Pitaloka
{{caption}}
Jadi WNI Bakal Diperketat

Ditjen AHU tengah menyusun RUU Kewarganegaraan yang akan memperketat proses menjadi atau melepas status WNI dengan persetujuan lintas kementerian.

Dirjen AHU
{{caption}}
Menkum Supratman Bahas KUHP dan Transformasi Digital dengan Pemred Media

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar silaturahmi dengan pemimpin redaksi media nasional, membahas isu krusial seperti KUHP, KUHAP, hingga agenda transformasi digital yang menjadi fokus utama Kementerian Hukum.

menkum
{{caption}}
Tahukah Anda? Kemenko Kumham Imipas Sukses Transfer Narapidana Penting, Selaraskan Kebijakan Hukum Nasional dalam Setahun

Dalam setahun, Kemenko Kumham Imipas berhasil menyelaraskan kebijakan hukum nasional dan internasional, termasuk penanganan pinjaman online ilegal dan transfer narapidana. Apa saja capaian lainnya?

Yusril Ihza Mahendra
{{caption}}
Menteri Transmigrasi Dorong Revisi UU Transmigrasi: Langkah Strategis Wujudkan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mendesak Revisi UU Transmigrasi 2009 demi ekonomi inklusif, berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pembangunan Daerah
{{caption}}
DPR Terima DIM Revisi KUHAP, Komisi III Segera Bahas 6.000 Poin

Proses pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan revisi KUHAP juga telah dilakukan dan dinilai cukup.

kuhap
{{caption}}
Pemerintah Resmi Teken DIM RUU KUHP, Target Diterapkan Awal Tahun 2026

Pemerintah menyelesaikan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

RUU KUHAP
{{caption}}
Menteri Hukum Sebut DIM RUU KUHAP Rampung Pekan Ini

Setelah rampung, DIM tersebut akan segera disampaikan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut.

RUU KUHAP
{{caption}}
RUU Keimigrasian Segera Dibawa ke Rapat Paripurna, Ini Pasal-Pasal yang Berubah

Achmad Baidowi menyampaikan bahwa terdapat sembilan perubahan yang disepakati oleh Baleg DPR RI dan Pemerintah.

Imigrasi
{{caption}}
Menkum HAM: DIM RUU Wantimpres Batasi Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Agung

DIM RUU Wantimpres yang disusun pemerintah hampir sama dengan DIM yang diusulkan DPR RI.

RUU Wantimpres
{{caption}}
Baleg DPR Rapat Penyusunan RUU Keimigrasian, Ini Pasal yang Dibahas

Badan Legislasi DPR menyatakan akan berupaya untuk menyusun RUU Keimigrasian sedemikian rupa.

DPR RI
{{caption}}
Menkumham Akan Minta Polda Bali Terapkan Restorative Justice dalam Kasus Hak Cipta Mie Gacoan

Supratman menyoroti kesalahpahaman publik yang mengira royalti sama dengan pajak.

berita kontributor
{{caption}}
Langkah Hukum Baru, Menkumham Bawa Keppres Abolisi Tom Lembong ke Kejagung?

Menkum Andi tiba sekitar pukul 19.30 WIB. Dia disambut oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah.

berita update
{{caption}}
RUU Perampasan Aset Jadi Atensi Pemerintah, Menkum: Ini Perlu Komunikasi ke Partai Politik

Pemerintah memiliki komitmen yang sama seperti sebelumnya dalam hal pemberantasan korupsi.

berita update
{{caption}}
Pro Kontra Prabowo akan Maafkan Koruptor, Menkum: Bukan Berarti Biarkan Pelaku Korupsi Bebas

Supratman Andi Agtas meluruskan polemik di masyarakat terkait niat Presiden Prabowo Subianto memaafkan para koruptor

berita update
{{caption}}
Begini Sepak Terjang Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Anak Menkumham Kini Jabat Wakil Ketua MPR

Abcandra, merupakan seorang politisi yang berasal dari Sulawesi Tengah. Ia adalah putra sulung dari Menkumham Supratman Andi Agtas.

menkumham supratman
{{caption}}
Abcandra Muhammad Akbar Supratman, putra Menteri Hukum dan HAM, terpilih sebagai Wakil Ketua MPR.

Abcandra, merupakan seorang politisi yang berasal dari Sulawesi Tengah. Ia adalah putra sulung dari Menkumham Supratman Andi Agtas.

menkumham supratman
{{caption}}
Imigrasi Bandarlampung Deportasi WNA Yaman Akibat Overstay 66 Hari

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandarlampung mendeportasi seorang WNA Yaman, Mohammed Saleh Ahmed Al, setelah terbukti overstay selama 66 hari, menegaskan komitmen penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

bandarlampung
{{caption}}
Imigrasi Papua Barat Proses Hukum Dua WNA, Tekankan Pengawasan Ketat Keimigrasian

Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat menindak tegas dua WNA asal AS dan Inggris atas dugaan pidana keimigrasian, menegaskan komitmen menjaga ketertiban administrasi dan pengawasan ketat terhadap orang asing di wilayahnya.

hukum imigrasi
{{caption}}
Imigrasi Aceh Perkuat Kapasitas Pimpasa untuk Pencegahan TPPO Efektif

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh terus memperkuat peran petugas imigrasi pembina desa (pimpasa) sebagai ujung tombak dalam upaya Pencegahan TPPO Imigrasi Aceh dan penyelundupan migran.

aceh
{{caption}}
Imigrasi Banda Aceh Hadirkan Layanan Sikupi, Urus Paspor Sambil Ngopi di CFD

Kantor Imigrasi Banda Aceh meluncurkan Layanan Sikupi, inovasi urus paspor di area car free day (CFD) yang mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dengan konsep santai dan mudah dijangkau.

aceh
{{caption}}
Imigrasi Sulut Tingkatkan Layanan Keimigrasian Berbasis Digital, Dorong Transformasi Pelayanan Publik

Imigrasi Sulut tingkatkan layanan keimigrasian berbasis digital melalui sosialisasi Aplikasi LDK dan All Indonesia, menandai komitmen kuat terhadap transformasi pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan.

aplikasi all indonesia
{{caption}}
Imigrasi Parepare Perkuat Sinergi Pengawasan WNA Melalui Timpora di Sidrap

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare mengintensifkan sinergi pengawasan WNA di Kabupaten Sidrap melalui Timpora, melibatkan berbagai pihak untuk deteksi dini dan efektivitas pengawasan.

aplikasi e-timpora