Keimigrasian

Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat menindak tegas dua WNA asal AS dan Inggris atas dugaan pidana keimigrasian, menegaskan komitmen menjaga ketertiban administrasi dan pengawasan ketat terhadap orang asing di wilayahnya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh terus memperkuat peran petugas imigrasi pembina desa (pimpasa) sebagai ujung tombak dalam upaya Pencegahan TPPO Imigrasi Aceh dan penyelundupan migran.

Kantor Imigrasi Banda Aceh meluncurkan Layanan Sikupi, inovasi urus paspor di area car free day (CFD) yang mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dengan konsep santai dan mudah dijangkau.

Imigrasi Sulut tingkatkan layanan keimigrasian berbasis digital melalui sosialisasi Aplikasi LDK dan All Indonesia, menandai komitmen kuat terhadap transformasi pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare mengintensifkan sinergi pengawasan WNA di Kabupaten Sidrap melalui Timpora, melibatkan berbagai pihak untuk deteksi dini dan efektivitas pengawasan.

Layanan Makkah Route terbukti mempercepat proses keimigrasian jamaah calon haji, mengurangi antrean panjang di Arab Saudi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta menjelaskan efisiensi signifikan dari inovasi ini.

Kantor Imigrasi Sabang menggelar Edukasi Keimigrasian bagi pelajar SD Negeri 27 Sabang, menanamkan pemahaman dasar keimigrasian & dokumen perjalanan sejak dini.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan mendeportasi enam WNA China karena penyalahgunaan izin tinggal, menegaskan komitmen menjaga kedaulatan negara.

Kantor Imigrasi Sabang mengambil tindakan tegas mendeportasi empat WNA dari negara berbeda setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal, menegaskan komitmen penegakan hukum keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang mencatat penerbitan 42 dokumen izin tinggal WNA pada triwulan pertama tahun 2026, di tengah tren penurunan jumlah warga negara asing secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Simak selengkapnya mengenai dinamik

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengawasan warga asing di wilayah kerjanya, meningkatkan deteksi dini dan menjaga stabilitas daerah.

Kepolisian Republik Indonesia menetapkan 11 Anak Buah Kapal (ABK) asal Kepulauan Riau sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan pasir timah seberat 7,5 ton, sebuah tindak pidana yang merugikan negara dan menjadi sorotan publik.

Polda NTT resmi melimpahkan tersangka Warga Negara Asing (WNA) asal Bangladesh dalam kasus penyelundupan orang NTT ke Kejaksaan Tinggi. Langkah ini menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara yang serius.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu bergerak cepat untuk memulangkan 15 WNA Filipina yang terdampar di perairan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, setelah berkoordinasi dengan Konsulat Filipina.

Jaksa Penuntut Umum Kejari Medan menuntut seorang WNA India 2,5 tahun penjara atas kasus penggunaan identitas palsu dan pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Kasus WNA India identitas palsu ini terungkap setelah laporan masyarakat.

Kantor Imigrasi Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat penyelundupan manusia jaringan internasional yang mengirim WNA ke Australia, mengungkap praktik dokumen palsu dan rute ilegal.

Kanwil Imigrasi NTT berhasil menggagalkan rencana keberangkatan tiga WNA China yang diduga hendak menuju Australia secara ilegal, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kedaulatan negara.

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT memfasilitasi pemulangan 352 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah sepanjang 2025, dengan mayoritas akibat pelanggaran keimigrasian.

Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta (Soetta) menolak 727 Warga Negara Asing (WNA) masuk Indonesia sepanjang tahun 2025, menegaskan komitmen terhadap keamanan dan kepatuhan hukum keimigrasian.

Kantor Imigrasi Jambi memperkuat pengawasan WNA dengan menggandeng berbagai instansi strategis. Sinergi ini penting mengingat peningkatan jumlah orang asing dan investasi di Jambi, serta potensi pelanggaran keimigrasian.