Demokrat Satu Tarikan Napas dengan Prabowo soal RUU Perampasan Aset: Kami Dukung Penuh

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengumpulkan tokoh lintas agama, kelompok agama, hingga pimpinan partai politik (parpol).

Presiden Prabowo Subianto telah berkomunikasi dengan para ketua umum (ketum) partai politik mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"Pada saat Mayday juga beliau menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen."

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang.

Puan menyebut, pembahasan yang tidak sesuai mekanisme dapat menimbulkan kerawanan hukum dan politis.

Golkar sepakat dengan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong RUU Perampasan Aset.

RUU ini memungkinkan negara menyita aset hasil tindak pidana—terutama korupsi dan pencucian uang—tanpa harus menunggu vonis pidana.

UU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara yang terjadi akibat tindak korupsi.

Anggota Komisi III DPR RI Soedison Tandra mengatakan bakal mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar segera bergulir di DPR RI

Prabowo mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan saat pidato pada peringatan hari buruh di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).

Partai Demokrat mendukung langkah pemerintah Prabowo menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dampak perang AS-Iran dan ancaman global.

Menurut dia, Aldi Taher merupakan salah satu tokoh panutan masyarakat yang rendah hati kepada siapa pun.

Aldi Taher mengatakan, dirinya resmi bergabung ke Partai Demokrat. Ucapan ini pun langsung membuat AHY tertawa.

Herman menjelaskan bahwa Musda menjadi fondasi penting dalam meraih kemenangan sekaligus bagian dari proses demokrasi lima tahunan.

HY mengimbau seluruh kader Demokrat di setiap tingkatan untuk menjaga soliditas.

Perlu perbaikan organisasi dan pencapaian target politik tetap harus ditingkatkan, khususnya menghadapi Pemilu 2029 dan berbagai kontestasi politik lainnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Komisi III DPR akan segera membahas RUU Hukum Acara Perdata, yang mencakup pengaturan mengenai permohonan perampasan aset dari tindak pidana.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menyatakan, RUU Perampasan Aset memang dirancang agar bisa dilakukan tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

Komisi III DPR hari ini menggelar rapat dengar pendapat mengenai RUU Perampasan Aset.

RUU Perampasan Aset mengatur dua konsep model perampasan aset conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan Unissula. Ia menyoroti pentingnya perampasan aset terpidana demi restitusi korban tindak pidana.