Bamsoet Ungkap Ada Kemungkinan UU MD3 Diubah

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

Sementara terkait penentuan pimpinan MPR utusan Fraksi PDIP masih belum diputuskan.

Terkait dengan siapa yang akan mengisi kursi pimpinan tersebut, nantinya akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Said Abdullah menegaskan, tidak akan ada pembahasan revisi Undang-Undang MD3 hingga pelantikan anggota DPR.

Said menyatakan bahwa para pimpinan partai politik sepakat tidak akan ada revisi UU MD3.

Pada Munas sebelumnya, Bamsoet mengaku tidak masuk gelanggang demi menjaga keutuhan Partai Golkar.

Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.

Wasekjen PKB Dukung Partai Pemenang Pemilu 2024 jadi Ketua DPR RI

Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Hasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam memastikan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah masa sanksinya berakhir, memicu pertanyaan tentang prosesnya.

Diketahui, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) digugat ke MK. Salah satu permohonannya meminta DPR tak rapat di luar gedung parlemen, misalnya hotel.

Revisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.

Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.

Pihak Golkar maupun Gerindra mengaku belum mendengar adanya wacana itu.

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.

Bambang Soesatyo beri peringatan modus kejahatan baru melalui paket misterius yang dikirim ke rumah.

Permintaan maaf itu disampaikan Tutut dan Titiek ketika menghadiri silaturahmi kebangsaan yang diadakan Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Menurut Bamsoet, ketiga bekas presiden itu layak mendapatkan penghargaan sesuai undang-undang.

Bamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.

Acara tersebut diselenggarakan pimpinan MPR RI di Ruang Delegasi Lantai 2 Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta, hari ini.

Bamsoet mengatakan Rapimnas menjadi ajang konsolidasi kader terlebih menjelang Pilkada Serentak 2024