Wujudkan Sekolah Ramah HAM, Kemenkumham Sulsel Awasi Program MBG di SMPN 33 Makassar

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempercepat dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan standar keamanan pangan optimal demi gizi anak dan ibu.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyambut baik perluasan Program MBG Manggarai Barat ke tingkat kecamatan, diharapkan dapat meningkatkan gizi pelajar secara merata.

Program Makanan Bergizi Gratis Banjarmasin telah menjangkau 66 ribu siswa. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kini menyusun SOP ketat untuk memastikan keamanan dan kelancaran program ini.

DPRD Banjarmasin serius mengawasi program Makan Bergizi Gratis yang menjangkau puluhan ribu siswa. Meski sempat ada insiden mual, pengawasan ketat terus dilakukan demi kualitas dan kesehatan penerima manfaat.

Saat ini perundungan sering terjadi di lembaga pendidikan, khususnya sekolah.

Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan keterlibatan seorang Kolonel TNI aktif yang berinisial BU dalam penyidikan kasus korupsi MBG.

Kejaksaan Agung telah menetapkan Brigjen Pol LMI, seorang pejabat BGN yang masih aktif sebagai polisi, sebagai tersangka dalam kasus korupsi MBG.

Nur Aini mengatakan bahwa program MBG membuat dia tidak lagi direpotkan dengan menyiapkan bekal setiap hari.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggalakkan penguatan ekonomi desa Jawa Tengah melalui integrasi BUMDes dan Koperasi Desa dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian pangan desa.

Program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi .

Selain kelompok 3B, pemerintah juga akan memperluas perhatian kepada daerah 3T yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses dan sumber daya.

Menurutnya, kehadiran regulasi tersebut memiliki arti strategis sebagai pijakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak warga negara.

Usulan tambahan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp492,9 miliar memperlihatkan adanya dua agenda yang berjalan secara bersamaan.

Badan PBB UNDP mendorong penerapan prinsip-prinsip bisnis dan HAM bagi para pelaku usaha di seluruh dunia.

Pemerintah tengah menggodok rancangan Perpres tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Kemenkum Malut gencar perkuat Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum serta perlindungan HAM di Maluku Utara.

Dalam draft RUU HAM ada butir yang mencantumkan bahwa anggota dan purnawirawan TNI-Polri dilarang menjadi anggota KomnasHAM.