VIDEO: Rocky Gerung di Bareskrim "Kata Pak Jokowi Masalah Kecil Kenapa Dibawa ke Markas Besar?"

Laporan itu menyeret Rocky ke Bareskrim Polri terkait dugaan penyebaran berita hoaks yang dianggap menghina Presiden Jokowi.

Sehingga, dalam menghentikan proses penyidikan tidak semata-mata pelapor mencabutnya.

sebanyak 61 orang atas kasus diperiksa sebagai saksi atas dugaan penyebaran berita bohong oleh Rocky Gerung

Hal itu disampaikannya di depan Ganjar saat bertemu di sebuah acara di Makassar.

Bareskrim Polri menaikkan kasus penyebaran berita bohong alias hoaks yang menjerat Rocky Gerung ke tahap penyidikan.

peristiwa bermula ketika Rocky Gerung menghadiri konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB). Di acara itu pernyataan Rocky dianggap hoaks dan hasutan.

Momen Rocky Gerung diamuk seorang wanita usai jalani pemeriksaan di Mabes Polri.

Menurutnya, penyidik juga perlu mendalami pro kontra yang terjadi di masyarakat atas pernyataannya yang dianggap menghina Jokowi.

"Apa gue pernah kabur? Emang gue, Harun Masiku kabur," sindir Rocky Gerung.

Rocky heran kasusnya masih dilanjutkan, padahal Jokowi menanggapi santai kritriknya.

Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri awalnya memanggil Rocky Gerung untuk diminta klarifikasinya pada Senin (4/9).

Kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor atas nama Rocky Gerung sudah masuk tahap penyidikan.

Mutasi di lingkungan Polri Kembali terjadi. Kali ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mengganti Kabaresrim.

Dalam proses penyelidikan Dittipidum juga telah memeriksa sejumlah dokumen

Momen eks Kabareskrim tunjukkan hasil tanamannya di ladang kopi melalui video di Instagram.

Komjen Pol Wahyu Widada saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabareskrim Polri.

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada secara tegas menegur Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

Kabareskrim semprot Kepala BP2MI Benny Rhamdani lantaran tak bisa membuktikan sosok mister T yang disebut sebagai bos judi online.

Wakil Menteri Hukum menegaskan Pasal 218 KUHP tentang penghinaan Presiden tidak mengekang kebebasan berekspresi, melainkan hanya menargetkan perbuatan menista atau memfitnah.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan KUHP Baru membatasi pelapor delik penghinaan Presiden dan lembaga negara, hanya pihak tertentu yang bisa mengajukan aduan.

Habiburokhman, mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden dapat diselesaikan dengan restorative justice (RJ)

Butet dinilai menghina Presiden Jokowi saat membacakan pantun di kampanye Ganjar Pranowo.

Ratusan massa pendukung rupanya sudah menunggu menyambut Rocky

Rocky Gerung diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian.