VIDEO: Rapat Kejutan DPR Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Ada Poin 'Kuasa' Presiden

Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel

Jika kementerian kabinet Prabowo bertambah menjadi 44 maka jumlah komisi di DPR akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR.

Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Puan menerangkan, penyesuaian tersebut dilakukan DPR guna memastikan koordinasi kerja antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara efektif.

Bertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat menilai menilai jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.

Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.

Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.

Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.

Perubahan UU tersebut hanya ada satu pasal saja yakni pasal 15.

Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet

Dalam UU sebelumnya, Presiden hanya boleh membentuk maksimal 34 kementerian.

Kementerian bisa dibentuk berdasarkan kebutuhan presiden.

Hal tersebut sesuai hasil rapat pimpinan (rapim) dan rapat badan musyawarah (bamus).

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut informasi yang dia terima akan ada penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Terlihat petugas pun langsung bergerak untuk membenahi mic para anggota yang mati.

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab atas uang masyarakat.

Ia menerima laporan adanya pungutan dana kepada jemaah terkait penyediaan kursi roda menuju Masjidil Haram.

Masinis kereta api jarak jauh tersebut segera melakukan pengereman setelah mendapatkan informasi mengenai adanya tabrakan kereta di depannya.

Keterwakilan perempuan di ranah legislatif harus membawa perubahan yang berdampak dan nyata.

KNKT mengungkap jeda kecelakaan taksi dan tabrakan KA Argo Bromo dengan KRL di Bekasi Timur hanya berlangsung 3 menit 43 detik.

DPR akan melakukan evaluasi dan kolaborasi dalam pembahasan rancang bangun APBN Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden.