VIDEO: Panas! Debat Komisi IX & Buruh Tolak Tapera, Ketua Rapat Sampai Panik Menengahi

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem Irma Suryani geram dengan sikap PT Sritex

Menurutnya, Sritex sejauh ini terkesan tidak peduli terhadap nasib karyawan yang akan merayakan Idulfitri.

Irma menegaskan, seharusnya perusahaan yang membayar THR tersebut, bukan pemerintah

"Sritex ongkang-ongkang kaki. Giliran rugi minta bantuan negara," ujar Irma

KSPI menyinggung soal dugaan Tapera untuk menutupi defisit anggaran negara.

Heru menegaskan bahwa pemotongan gaji karyawan untuk program Tapera masih belum dilakukan.

Basuki mengaku menyesal dan tidak menyangka atas timbulnya kemarahan dari masyarakat dan berbagai pihak terhadap Tapera ini.

Ribuan buruh dari berbagai elemen gelar demo menolak kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digagas pemerintah.

Pratikno belum bisa memastikan apakah perwakilan kelompok buruh akan diterima atau tidak.

Kedua, KSPI menilai pemerintah lepas tanggung jawab untuk mengatasi persoalan perumahan.

Warganet bereaksi keras terhadap wacana iuran Tapera tersebut

Besaran iuran ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk Peserta Pekerja dan penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri.

Untuk bisa mendapatkan peluang pembiayaan perumahan, MBR tidak harus menabung sebanyak nilai rumah yang akan dibutuhkan.

Persyaratan pembiayaan Tapera terbatas kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pihaknya menargetkan agar dapat menyalurkan pembiayaan KPR Tapera Syariah untuk 1.000 unit pada tahun ini.

Berikut daftar beban potongan gaji yang membuat nasib pekerja di Indonesia semakin sengsara.

Apalagi, terdapat program BPJS Ketenagakerjaan serupa yakni Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang menawarkan manfaat sama.

Tabungan menjadi salah satu pemenuhan kelayakan peserta dalam mengajukan bantuan pembiayaan rumah Tapera.

BSU merupakan bantuan tunai langsung dari pemerintah yang ditujukan untuk pekerja dengan pendapatan rendah.

Total bantuan yang diterima setiap individu adalah Rp600.000, yang berarti Rp300.000 per bulan.

Saat ini, perhatian utama tertuju pada kasus penahanan ijazah oleh perusahaan yang tidak sesuai prosedur.

Isu mengenai buruh yang hanya mendapatkan upah sebesar Rp1.000 saat dirumahkan telah menjadi perbincangan hangat.

Aksi May Day di depan kantor Gubernur Jawa Tengah berakhir ricuh. Polisi mengamankan sejumlah orang yang diduga sebagai provokator.

Aksi humanis Polwan saat peringatan hari Buruh atau May Day di NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara patut diapresiasi.