VIDEO: Menteri PPPA Respons PNS Jakarta Boleh Poligami: Rugikan Perempuan!

Arifah meminta agar peraturan tersebut ditelaah terlebih dahulu.

Menurutnya, selama ini poligami hanya selalu dipandang sebagai urusan syahwat saja. Akan tetapi, lupa bahwa dibalik hal itu adanya anak-anak.

Aturan mengizinkan PNS bisa berpoligami dikhawatirkan bisa menimbulkan persoalan baru ketidakadilan gender.

Amnesty International Indonesia meminta Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengubah Peraturan Gubernur yang memperbolehkan PNS berpoligami.

Diah mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini dalam prakteknya berpotensi dijalankan untuk berbagai alasan.

Teguh menjelaskan, perlindungan yang dimaksud dengan memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian.

Mendagri mengatakan, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bertujuan untuk memperketat poligami.

Hal ini disampaikan Bima merespons Pemprov Jakarta Jakarta yang menerbitkan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Perkawinan dan Perceraian.

Hal ini dipertegas dengan pernyataan Pramono yang merupakan penganut monogami.

Jika izin atasan tidak diberikan, tetapi pegawai tersebut tetap berpoligami, maka pegawai terkait bakal terkena sanksi sesuai dengan aturan berlaku.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menjabarkan pentingnya berpikir kritis dan berani memperbarui pemikiran dalam memahami ajaran Islam.

Menurut dia, hal itu sejatinya dikembalikan kepada pribadi yang memiliki keyakinan masing-masing.