VIDEO: Menteri PPPA Respons PNS Jakarta Boleh Poligami: Rugikan Perempuan!

Menurutnya, selama ini poligami hanya selalu dipandang sebagai urusan syahwat saja. Akan tetapi, lupa bahwa dibalik hal itu adanya anak-anak.

Arifah meminta agar peraturan tersebut ditelaah terlebih dahulu.

Aturan mengizinkan PNS bisa berpoligami dikhawatirkan bisa menimbulkan persoalan baru ketidakadilan gender.

Amnesty International Indonesia meminta Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengubah Peraturan Gubernur yang memperbolehkan PNS berpoligami.

Diah mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini dalam prakteknya berpotensi dijalankan untuk berbagai alasan.

Komnas Perempuan menyoroti fenomena normalisasi kekerasan di kampus, terutama kekerasan seksual berbasis elektronik, yang semakin sulit dikenali dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Pemprov NTB yang berhasil menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan, menjadi contoh kolaborasi efektif dalam penanganan isu perempuan dan anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa FHUI, menyerukan penanganan tuntas dan perlindungan korban. Kasus ini terjadi melalui grup percakapan digital yang mere

Menteri PPPA menyerukan sinergi lintas sektor untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak Down syndrome, memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan aman dan inklusif.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan pentingnya sinergi multipihak untuk menghapus kekerasan anak Down Syndrome, mengingat kerentanan mereka terhadap diskriminasi dan kekerasan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Fauzi menegaskan perlindungan anak korban peluru nyasar di Gresik harus menjadi prioritas utama penanganan. Insiden ini melukai dua anak dan membutuhkan pemulihan menyeluruh.

Berikut kritikan dan semprotan Rieke 'Oneng' ke Pj Gubernur Jakarta terkait aturan ASN boleh poligami.

Teguh menjelaskan, perlindungan yang dimaksud dengan memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian.

Tito menuturkan dirinya akan berkunjung ke Pemprov Jakarta pada Senin, 20 Januari 2024.

Menurut Chaidir melalui Pergub ini PNS tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu atau bercerai tanpa izin dari atasan.

Jika izin atasan tidak diberikan, tetapi pegawai tersebut tetap berpoligami, maka pegawai terkait bakal terkena sanksi sesuai dengan aturan berlaku.

Aturan poligami itu tertuang dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian.