ASN Poligami

Arifah pun meminta agar peraturan tersebut bisa ditelaah terlebih dahulu

Berikut kritikan dan semprotan Rieke 'Oneng' ke Pj Gubernur Jakarta terkait aturan ASN boleh poligami.

Aturan mengizinkan PNS bisa berpoligami dikhawatirkan bisa menimbulkan persoalan baru ketidakadilan gender.

Teguh menjelaskan, perlindungan yang dimaksud dengan memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian.

Amnesty International Indonesia meminta Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengubah Peraturan Gubernur yang memperbolehkan PNS berpoligami.

Diah mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini dalam prakteknya berpotensi dijalankan untuk berbagai alasan.

Tito menuturkan dirinya akan berkunjung ke Pemprov Jakarta pada Senin, 20 Januari 2024.

Menurut Chaidir melalui Pergub ini PNS tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu atau bercerai tanpa izin dari atasan.

Jika izin atasan tidak diberikan, tetapi pegawai tersebut tetap berpoligami, maka pegawai terkait bakal terkena sanksi sesuai dengan aturan berlaku.

Aturan poligami itu tertuang dalam Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian.