Sidang Kuota Haji, Anwar Abbas Ungkap Alasan Sebut Kebijakan Yaqut Bijaksana

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, sebagai saksi a de charge atau saksi yang meringankan dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2025.

Dalam persidangan, Anwar menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan Yaqut selama penyelenggaraan ibadah haji 2024, termasuk pengelolaan kuota dan upaya menjaga keselamatan jemaah. Anwar yang juga menjabat Wakil Amirul Hajj 2024 menilai pembagian kuota tambahan dan langkah mitigasi di lapangan sebagai kebijakan yang bijaksana.

Terkait polemik penentuan kuota tambahan, ia berpandangan bahwa keputusan pembagian kuota, termasuk porsi bagi jemaah haji reguler, sudah tepat dengan mempertimbangkan keterbatasan di Mina. "Oleh karena itu, kalau seandainya Menteri Agama hanya mengambil 10.000 untuk reguler, itu menurut saya sebuah keputusan yang wise, very wise menurut saya, sangat arif bijaksana. Karena kalau dipaksakan juga itu akan menimbulkan kemudharatan dan kemafsadatan," ujar Anwar di ruang sidang.

Anwar menjelaskan keterbatasan kapasitas tersebut terkait tidak digunakannya Mina Jadid pada penyelenggaraan haji 2024. "Dulu ada Mina dan Mina Jadid. Tahun 2024, Mina Jadid ditiadakan. Jadi numpuk di Mina aja. Sementara Mina itu kan sudah terbatas kayak gini nih. Kalau ditambah jemaahnya, tentu space yang bisa ditempati semakin mengecil," jelasnya kepada wartawan seusai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).

Menurut Anwar, kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhitungkan kapasitas lokasi dan keselamatan jemaah. "Jadi kebijakan Menteri Agama menurut saya bisa dipertanggungjawabkan ya, secara ilmu matematika. Karena Menteri Agama kan harus memikirkan juga keselamatan dan kenyamanan ya daripada para jemaah," tegasnya.

Di Sidang Kuota Haji, Apresiasi untuk Skema Murur dan Tanazul

Selain membahas kebijakan kuota, Anwar turut mengapresiasi penerapan skema murur dan tanazul dalam program Haji Ramah Lansia yang diterapkan pada musim haji 2024, saat Yaqut menjabat Menteri Agama. Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk membantu menjaga keselamatan jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas dari risiko kelelahan serta kepadatan.

"Kalau murur itu saya lebih mengarah kepada bagaimana menyelamatkan jemaah yang lansia atau disabilitas ya. Karena kalau seandainya nggak murur ya, rasanya berat itu, Pak ya. Bisa-bisa ya, ya memang umur di tangan Tuhan ya, tapi kan kita juga bisa mencoba merasionalisasikannya jika terjadi berdempetan, berhimpit-himpitan itu kan kemungkinan mereka akan mendapat musibah jauh lebih besar," jelasnya.

Di hadapan persidangan, Anwar juga menyoroti program Haji Ramah Lansia sebagai inovasi yang bermanfaat bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Ia menyebut program tersebut dapat menjadi amal jariyah bagi pihak-pihak yang menggagas dan menjalankannya.

Anwar turut menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Yaqut selama menjabat Menteri Agama. Penilaiannya disampaikan berdasarkan pandangannya terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan yang diambil. "Kalau saya menilai Gus Yaqut itu dalam memimpin dan melaksanakan tugasnya ya, itu A plus. Nilainya A plus," tegas Anwar di persidangan.

Ia juga mengaku tidak yakin mampu menjalankan tugas yang sama jika berada di posisi Yaqut. "Kalaulah saya yang ditunjuk oleh presiden jadi Menteri Agama, enggak sanggup saya. Karena ya beban tugas yang dilaksanakan oleh Gus Yaqut itu menurut saya ya kalau saya ukur dengan kekuatan saya, enggak mampu saya, enggak sanggup saya," tambahnya.