VIDEO: Menteri KKP Lapor ke Prabowo, Tegaskan HGB Pagar Laut di Tangerang Ilegal!

Dia menjelaskan, kejadian tersebut bermula pada 2021 saat program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Selain siapa pemilik pagar laut yang belum terungkap, penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan (SHGB) di garis pantai menimbulkan masalah baru

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menyarankan pemerintah membatalkan SHM dan HGB di perairan Tangerang bila melanggar peraturan perundang-undangan.

Pembangunan di ruang laut seharusnya mendapat izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Menteri Trenggono tidak mau menyebut apakah orang tersebut berprofesi sebagai nelayan atau bukan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, bahwa pagar laut bersertifikat adalah ilegal.

Trenggono menerangkan, proses pemagaran bertujuan untuk mendangkalkan kedalaman laut

Trenggono mengakui kurang pengawasan, hingga muncul pagar laut di Tangerang

Sakti Wahyu Trenggono melanjutkan kecurigaan itu, juga mempertimbangkan adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).

Anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menilai penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan SHM di Kabupaten Tangerang melanggar putusan MK.

Menteri KKP mengatakan bersama lembaga lain bakal melakukan pembongkaran pagar laut kembali pada Rabu (22/1).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, sertifikat di atas laut adalah ilegal.

PDIP menyoroti polemik pernyataan Menkeu dan Menteri KKP soal anggaran kapal, mengingatkan pentingnya soliditas dan kepastian arah kebijakan ekonomi.

Penguatan tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis pengelolaan usaha rantai dingin yang efisien dan berkelanjutan di lokasi KNMP.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat memimpin upacara penghormatan dan pelepasan jenazah tiga pegawai KKP korban kecelakaan pesawat

Proyek senilai Rp111 miliar ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas nelayan lokal.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/4).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam To Lam beserta rombongan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Pihaknya akan menyiapkan tim di setiap kampus atau perguruan tinggi untuk membantu pemerintah daerah (pemda) menyelesaikan berbagai persoalan.

Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Surabaya, menandai peningkatan signifikan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pembangunan Jembatan Beton Garuda di Desa Lolayan, Bolaang Mongondow, rampung dikerjakan Kodim 1303/Bolmong bersama warga. Jembatan Lolayan ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di Hambalang, membahas evaluasi transaksi keuangan demi tata kelola negara yang bersih dan akuntabel.

Pemerintah Indonesia siap meluncurkan Sekolah Rakyat bebas biaya di 97 lokasi mulai Juli, memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu dan mendukung pengentasan kemiskinan.