Purbaya dan Trenggono Saling Kritik, Hasto: Lebih Baik Disiplin Berbicara

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa siap bertemu Menteri KP Trenggono usai polemik anggaran kapal.

Menkeu Purbaya merasa heran dengan kementerian dan lembaga yang tidak mampu membelanjakan anggaran sesuai waktu yang ditentukan.

Hal ini disampaikan saat rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana, Selasa (30/12).

Purbaya menduga di baliknya ada pertimbangan perbankan terkait untung atau tidaknya proyek tersebut

Mendagri dan Menkeu sepakat dana daerah tidak boleh mengendap di bank, meski ada selisih data Rp18 triliun. Apa penyebab perbedaan angka ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Sebagai Bendahara Negara, wajar bila dia memantau kinerja serapan anggaran di tiap kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran demi optimalisasi TKD yang mencapai Rp1.300 triliun, akankah tantangan ini berhasil diwujudkan?

Terkait hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah setuju dengan kebijakan Purbaya tersebut

Purbaya menjelaskan kebijakannya bukan mengubah anggaran, melainkan hanya memindahkan dana yang mengendap di Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah meramalkan bakal ada demo besar depan Prabowo Subianto.

Menkeu Sri Mulyani masih memblokir anggaran pembangunan IKN.

Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.

Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia dan Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut setara dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah.

Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi dan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Purbaya, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan aparat penegak hukum adalah mengategorikan pakaian bekas impor ilegal sebagai sampah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan **pertumbuhan ekonomi Indonesia** pada Kuartal I 2026 melampaui rata-rata G20, didukung stabilitas harga dan ketahanan kebijakan yang kredibel.

Pemerintah Indonesia diketahui menyiapkan rencana penerbitan surat utang 'Panda Bonds' di China demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.