VIDEO: Detik-Detik Debat Panas, Haris Azhar Vs Jaksa Soal Hak Asasi

Krisdayanti baru pertama kali menghadiri sidang kasus Hasto.

Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka dalam rentang waktu 2019-2024.

Kubu Hasto mempertanyakan keabsahan sosok internal KPK menjadi saksi ahli dalam sidang perkara di lembaganya sendiri.

Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyelidikan kasus suap dilakukan Harun masiku.

Usai menyalami tim jaksa KPK, Panda juga bersalaman dengan tim hukum Hasto Kristiyanto yang duduk berseberangan.

Sidang Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa diwarnai kegaduhan akibat empat orang yang dituding sebagai penyusup.

Sidang yang dilangsungkan di ruang utama tersebut dikawal pasukan Satgas Cakra Buana.

Meski enggan menjawab, awak media terus melemparkan pertanyaan kepada Djan Faridz.

Hasto semakin yakin bahwa dia adalah korban dari kriminalisasi hukum

Tim penasihat hukum Hasto Kristiyanto akan menguji setiap tuduhan serta bukti yang diajukan dalam persidangan.

Ronny mengatakan, tim hukum yang sudah dibentuk adalah suatu kolaborasi antara tim hukum dari partai dan juga mereka para profesional berlatar non partai.

Todung Mulya Lubis menjadi bagian dari Tim Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam menguji status tersangka yang disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Meski begitu, sebagaimana arahan Presiden, pemerintah telah merumuskan berbagai skenario kebijakan antisipatif sebagai langkah mitigasi.

Namun, Luhut masih memantau perkembangan eskalasi konflik di Timur Tengah dalam dua minggu ke depan

Presiden Prabowo bertemu Luhut dan Dewan Ekonomi Nasional untuk membahas dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi global dan kesiapan energi nasional.

Usul itu diwacanakan setelah Dewan Ekonomi Nasional menyusun langkah reformasi pasar pasar modal Indonesia.

Luhut menyebut pemerintah juga telah memulai langkah menuju sistem pemerintahan digital, alias government technology (govtech).

pemerintahan Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran pada 1983. Ini sebagai respons terhadap kelesuan ekonomi.